|
|
 |
|
Supaya Industri Pembiayaan Sehat
Multifinance
|
| Febry Mahimza, Eko Zulham, dan Syarif Hidayat |
| |
PERTUMBUHAN industri multifinance, memang, layak mendapat acungan jempol. Bank Indonesia mencatat, total pembiayaan yang telah disalurkan hingga September kemarin telah mencapai Rp 104,9 triliun. Itu berarti mengalami peningkatan 43,6% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 71,71 triliun.
Menurut Wiwie Kurnia, Chairman Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), dari total pembiayaan sebesar itu, sekitar 80% mengalir ke sektor otomotif dan 12% ke industri alat berat. Sisanya untuk membiayai penjualan produk elektronik, kartu kredit, dan lain-lain. ”Targetnya, pada akhir tahun nanti, total pembiayaan akan mencapai Rp 130 triliun,” kata Wiwie optimistis.
Sebuah target yang—besar ke-mungkinan—bakal tercapai. Itu jika melihat tingginya pertumbuhan penjualan mobil dan sepeda motor pada kuartal III kemarin. Sayangnya, tidak semua perusahaan pembiayaan menikmati pertumbuhan tersebut. Beberapa di antaranya bahkan dalam kondisi yang kembang kempis. Menurut catatan Freddy Saragih, Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan Bapepam-LK, hingga kuartal III tahun ini, ada sekitar 21 leasing yang tak jua melaporkan kinerja usahanya.
Setelah diberi peringatan, 11 perusahaan pembiayaan lolos dari pengawasan Bapepam-LK. Sisanya, setelah mendapat empat kali peringatan dari instansi tersebut, hanya empat perusahaan yang melaporkan kondisi usahanya. ”Enam lainnya tak pernah melapor. Jadi, mereka kami bekukan,” tuturnya (lihat tabel). Nah, jika setelah tiga bulan dibekukan tak ada perbaikan, izin usaha enam perusahaan leasing itu akan dicabut.
Menurut Freddy, langkah itu diambil demi menyehatkan industri padat modal ini. Soalnya, hasil dari mapping yang dilakukan Bapepam-LK, dari sekitar 216 leasing yang tercatat, hanya sekitar 170 perusahaan yang benar-benar menjalankan bisnisnya. Sisanya, boleh dibilang tidak banyak bergerak. Perusahaan leasing yang masuk kategori ini, kata Freddy, diduga hanya dijadikan alat oleh induk usahanya untuk mengubah piutang tak tertagihnya menjadi anjak piutang. ”Makanya mereka tidak pernah melakukan kegiatan pembiayaan,” paparnya.
Pembekuan terhadap enam perusahaan itu bukan berarti Bapepam-LK menutup pintu industri ini terhadap pendatang baru. Selain mengenakan pengawasan lebih ketat, perusahaan baru pun harus mampu menyetorkan modal sebesar Rp 100 miliar. ”Yang sudah ada saja cukup merepotkan, apalagi ditambah yang baru. Makanya, izinnya kami perketat,” tegas Freddy.
Dari tiga yang mengajukan izin usaha ke Bapepam-LK, hanya dua perusahaan saja yang mendapat restu. Mereka adalah PT Al Ijarah Indonesia Finance (Alif) dan PT Mega Central Finance (MCF). ”Satu leasing kami tolak karena tampaknya mereka tidak punya duit,” ujar Freddy.
Alif dimiliki oleh konsorsium Bank Muamalat, Boubyan Bank of Kuwait, dan International Leasing & Investment Company of Kuwait (ILIC). Perusahaan ini mengincar segmen pembiayaan syariah. Sementara, MCF yang dimiliki Bank Mega, akan berbisnis pembiayaan secara konvensional. Wiwie Kurnia, yang juga menjabat sebagai President Director PT Mega Central Finance, menargetkan, tahun depan perusahaannya mampu mengucurkan pembiayaan sepeda motor hingga Rp 1 triliun.
”Tahun ini baru persiapan. Tapi, tahun depan kami akan buka sekitar 60 kantor cabang di berbagai daerah,” ujarnya. Ia menambahkan, anak usaha Para Group itu akan fokus pada pembiayaan kendaraan roda dua, terutama merek Suzuki. ”Untuk motor Yamaha, akan digarap oleh Mega Oto Finance yang sebentar lagi akan beroperasi,” imbuhnya. Dua anak usaha ini tampaknya akan diarahkan oleh Chairul Tanjung untuk menggantikan posisi PT Para Multifinance yang kinerjanya tidak begitu mencorong.
Berikan Komentar untuk artikel ini
Lihat Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
