|
|
 |
|
Biar Petani Kapok Menanam Padi
|
| Priyanto Sukandar, Julianto, dan Wisnu Arto Subari |
| |
DI NEGERI ini, harga beras tak boleh mahal. Itu sebabnya kenaikan harga beras yang terjadi setelah banjir melanda Jakarta, awal Februari silam, membuat pemerintah panik. Sepekan silam, harga beras IR 64-kualitas III (yang paling murah) terbang ke level Rp 6.000 per kilogram. Yang kualitasnya lebih bagus bisa mencapai Rp 7.000-an. ”Ini yang paling mahal sepanjang sejarah,” ujar Syamsul Hilataha, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (pengelola Pasar Induk Cipinang). Tadinya, harga beras IR 64-III berada di level Rp 4.000-an.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sampai tergopoh-gopoh mengadakan rapat kabinet. Menteri Pertanian yang tengah berada di Sumatra Selatan untuk mengikuti panen padi perdana, tak ikut dalam rapat yang digelar Selasa pekan silam itu. Rapat itu kemudian memutuskan dilakukannya impor beras sebanyak 500 ribu ton. Syahdan, beras impor itu akan datang pada Maret dan April mendatang.
Rencana impor itu sontak menggoyangkan Cipinang. Di pasar induk beras itu, harga IR 64-III langsung turun. Dalam tiga hari, banderol makanan pokok itu melorot ke level Rp 5.300 per kg. Di akhir pekan, harga itu jatuh lagi menjadi Rp 4.800.
Ampuh juga, memang, rencana impor itu dalam menurunkan harga beras. Hal ini jelas berbeda dengan operasi pasar (OP) yang dilakukan Perum Bulog sejak dua pekan silam. Boleh dibilang, OP sama sekali gak ngaruh dalam menurunkan harga.
Bagaimana mau ngaruh, OP yang dilakukan Bulog selama ini memang lebih banyak diserap oleh pedagang beras sendiri—bukan kepada rakyat miskin yang merupakan sasaran utama pelaksanaan OP. Achmad Fauzi, pedagang di Pasar Induk Cipinang, mengaku setiap hari menikmati OP yang dilakukan Bulog. Pria paruh baya itu mendapatkan beras murah dari Bulog dengan harga Rp 3.550 per kilogram. Menurut Achmad, setiap pedagang di pasar beras terbesar di Jakarta tersebut mendapatkan maksimum 5 ton dalam sekali OP.
Jatuhnya beras OP ke tangan pedagang jelas amat disayangkan. Namun, Mahsusoh Ujiati, anggota Komisi IV DPR RI, sudah menduga peristiwa itu bakal terjadi. Soalnya, OP dilakukan di pasar-pasar. Menurut Mahsusoh, OP semestinya digelar di permukiman padat—yang penduduknya marginal.
Namun, Syamsul Hilataha membantah anggapan bahwa beras OP seluruhnya jatuh ke tangan pedagang. Menurut Syamsul, pedagang baru membeli beras OP pada 14 Februari lalu. Itu pun disebabkan aturan dari Menteri Perdagangan yang melarang OP dilakukan di pasar grosir. Setelah itu, OP dilakukan di pasar induk Cipinang.
Bulog sendiri melakukan OP di 67 titik, sebanyak 10 kali, dalam kurun 15 hari. Selama itu, Bulog telah menjual 400 ton beras per hari. Nantinya, volume beras itu akan ditingkatkan menjadi 600 ton per hari dan akan disebar di 100 titik.
Bustanul Arifin, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, menilai bahwa OP itu akan tetap sulit menekan harga beras jika terus diserap oleh pedagang. Kalaupun ada penurunan, paling-paling nilainya tak kelewat besar. Bustanul juga lebih melihat bahwa rencana impor beras lebih berpengaruh dalam menekan harga beras.
Menurut Bustanul, tak biasanya harga beras turun seketika setelah pemerintah mengumumkan akan melakukan impor. Toh, beras impor akan ditujukan untuk cadangan Bulog. Sudah begitu, antara importir pelaksana dengan pedagang biasanya juga sudah ”saling paham”. Jadi, harga biasanya tak akan sampai dibikin melorot. Bustanul menduga, penurunan itu lebih dilatari oleh kabar yang ia dengar: pelaksana impor nanti adalah pemain baru dalam bisnis beras.
Adanya pemain baru ini memang cukup bagus untuk menyeimbangkan pasar beras—yang cenderung sudah oligopolistis. Di Cipinang, ada 500-an pedagang beras. Tapi, hanya dua atau tiga pedagang yang benar-benar berkuasa. Namun, pemain baru ini juga perlu diwaspadai. Soalnya, bisa-bisa ini hanya akan menjadi upaya pengalihan rente dalam bisnis makanan pokok tersebut.
Bicara soal rente, Siswono Yudo Husodo, Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), punya pengalaman tersendiri. Beberapa tahun silam, Siswono menolak adanya impor beras. Tak dinyana, ia didekati oleh seorang pemain beras. Siswono ditawari komisi asal mau tutup mulut. Nilainya lumayan, Rp 80 per kilogram beras yang diimpor. Waktu itu, Siswono tetap menolak.
BERAS MURAH, INFLASI RENDAH
Sekarang pun, Siswono tetap konsisten. Ia memahami, stok Bulog saat ini tinggal 100 ribu ton—level idealnya adalah 1,3 juta ton. Namun, Siswono menyoroti peran Bulog yang enggan sekali menyerap gabah petani pada harga wajar. Kalau sejak empat bulan silam Bulog membeli gabah petani yang tersebar di sentra-sentra pertanian di seluruh Indonesia, tentu Bulog tak perlu melakukan impor.
Sekarang ini, impor beras dilakukan dan baru akan datang pada Maret-April mendatang. Bustanul Arifin juga mengingatkan bahwa pada Desember 2006, pemerintah sudah mengimpor 500 ribu ton beras—dan baru datang sekitar 300 ribu ton. Sisanya akan datang pada Maret atau April pula. Jadi, kala itu, akan datang sekitar 700 ribu ton beras ke Tanah Air.
Lantas, akan dikemanakan beras petani? Bukankah pada masa-masa itu (Maret-April) akan terjadi panen raya? Ini dia yang menjadi persoalan. Bisa jadi, nantinya gabah petani akan kembali dibeli murah—dan harga beras akan kembali terbanting.
Tapi, seperti yang tadi dibilang, di negeri ini harga beras tak boleh mahal. Siswono mengatakan, harga beras selalu ditekan agar inflasi bisa terjaga. Chatib Basri, Direktur LPEM FEUI, mengatakan bahwa naiknya harga beras memang akan sangat mendorong inflasi. Chatib menuturkan, sekitar 30% sampai 40% dari komponen inflasi disumbangkan oleh harga beras. Makanya, kalau harga beras terus melonjak, maka inflasi juga akan cepat merangkak.
Masalahnya, ujar Siswono, mengapa harga beras yang harus diturunkan untuk menekan inflasi? Padahal, di sisi lain, pemerintah dengan mudahnya dua kali menaikkan harga BBM. ”Kalau BBM boleh naik, mengapa harga beras tidak boleh naik? Mengapa petani yang menjadi produsen beras tidak bisa menikmati kenaikan harga agar daya belinya bisa meningkat?” kata Siswono.
Pemerintah rupanya memiliki argumen lain. Menurut Menteri Anton, harga beras yang dibikin murah juga akan meringankan petani. Sebab, kebanyakan petani kita adalah petani gurem. Mereka tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga bertindak sebagai konsumen, mengingat produksinya tak cukup untuk dikonsumsi sendiri.
Henry Saragih, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), juga mengamini pernyataan Pak Menteri. Menurut Henry, beras milik petani biasanya telah dijual pada saat panen raya dengan harga murah.
Itu sebabnya Henry mendesak agar pemerintah memiliki blue print yang jelas mengenai strategi pertanian. Tanpa itu, bisa-bisa, petani akan jera menanam padi. Sawah-sawah pun kemudian dijual dan dijadikan permukiman. Akibatnya, produksi beras bakal lebih merosot lagi. Program yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Januari 2005—untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan di daerah melalui revitalisasi sektor pertanian juga bakal jauh panggang dari api. Target swasembada pangan pun cuma bisa menjadi mimpi. o
Berikan Komentar untuk artikel ini
Lihat Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
