|
|
 |
|
Sebuah Asa di Selat Sunda
|
| Dikky Setiawan dan Restu Wijaya |
| |
JIKA rencana ini terwujud, boleh jadi, mobilitas antarpulau di negeri ini akan semakin lancar. Sebab, Rabu pekan silam, Gubernur Lampung, Gubernur Banten, perwakilan konsorsium Artha Graha Network, dan Konsultan Teknik Wiratman & Associates, akhirnya meneken memorandum of agreement (MoA) alias perjanjian kerja sama pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa.
Sjachroedin ZP, Gubernur Lampung, mengatakan, pembangunan JSS sudah diperlukan karena beban pelabuhan penyeberangan di kedua pulau itu sudah semakin berat. ”Moda transportasi yang ada sudah tidak mencukupi,” ujarnya. Padahal, lanjut dia, setiap hari ada sekitar 350 ribu penumpang yang menyeberang menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Bakauheni di Lampung ke Pelabuhan Merak, Banten, dan sebaliknya.
Sementara volume kendaraan roda dua dan roda empat yang menyeberang sekitar 25 ribu unit per hari. Arus barang yang hilir-mudik di pelabuhan itu juga mencapai 25 ribu ton per hari. ”Jumlah itu akan terus meningkat di masa mendatang. Makanya, dibutuhkan sarana penghubung baru untuk memperlancar arus penyeberangan,” tambah Sjachroedin.
Sesuai rencana, JSS akan dibangun sepanjang 29 kilometer. Rute yang dilalui adalah Merak-Paku-Sangiang-Panjurit-Kandang Lunik-Kandang Balak-Kelapa-Bakauheni. Eloknya, JSS akan dioperasikan dengan sistem jalan tol, yakni terdiri dari dua arah masing-masing tiga jalur. Lantas, apakah keberadaan JSS tidak akan mengganggu lalu lintas kapal yang melewati Selat Sunda? Ini yang belum pasti.
Jusman Syafii Djamal, Menteri Perhubungan RI, sudah mengingatkan, lalu lintas kapal tidak boleh terhambat bangunan jembatan. Makanya, dia meminta agar MoA tadi tidak bersifat implementasi pembangunan, tapi sekadar rencana dan konsep untuk disosialisasikan. ”Setelah itu baru izin diberikan,” ujar Menhub.
Sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek tersebut yakin betul, JSS tidak akan mengganggu kelancaran transportasi laut di Selat Sunda. Wiratman Wangsadinata, arsitek sekaligus pelaksana pembangunan JSS, mengatakan, jembatan itu akan dibangun dengan tinggi berkisar 70 meter hingga 75 meter dari permukaan laut.
Sedangkan lebar jembatan diperkirakan mencapai 60 meter, dengan panjang bentangan sekitar 3,5 kilo meter. ”Jadi, jembatan itu tetap bisa dilalui oleh kapal-kapal besar, seperti kapal Inggris Queen Mary II yang tingginya mencapai 72 meter,” ujar Wiratman. Ia menambahkan, kelak JSS juga bisa dilintasi oleh 160 ribu kendaraan dan 31 ribu penumpang per hari.
Persoalannya sekarang, dari mana dana investasi untuk membangun JSS? Bukan apa-apa, untuk melakukan prastudi kelayakan dan studi kelayakan yang memakan waktu sekitar 4 tahun (2007-2011) saja, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 1,8 triliun.
Dalam tahap itu akan dilakukan serangkaian penelitian mengenai dampak AMDAL, mapping lokasi, termasuk mengenai risiko bencana dari alam sekitar. Selain itu, juga ditentukan titik-titik lokasi perlintasan yang terbaik, ditinjau dari sisi ekonomis dan teknis.
Pembangunan fisik JSS itu sendiri diperkirakan baru bisa dimulai pada tahun 2012 dan selesai pada 2025. Biaya investasinya sekitar US$ 10 miliar atau sekitar Rp 92 triliun. Paskah Suzetta, Menteri PPN dan Kepala Bappenas, menegaskan, pembangunan JSS tak bisa sepenuhnya mengandalkan dana APBN. ”Pemerintah tidak kuat menanggung biaya investasi sebesar itu,” ujarnya. Itulah sebabnya, proyek ini harus melibatkan investor swasta.
Layaknya investasi di jalan tol, pihak penanam modal kelak akan diberikan konsesi pengelolaan selama kurun waktu tertentu. Setelah masanya habis baru dikembalikan lagi kepada pemerintah. Lalu, adakah swasta yang berminat? Belum ada nama baru. Sejauh ini, hanya Artha Graha Network milik Tommy Winata yang disebut-sebut sebagai salah satu calon investornya. ”Semoga investor lain, segera menyusul,” ujar Gubernur Sjachroedin, berharap.
Berikan Komentar untuk artikel ini
Lihat Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI 31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
 |
|