|
|
 |
|
Jakarta Sudah Tak Tahan
|
| Dikky Setiawan, Teddy Unggik, Ahmad Pahingguan, dan Restu Wijaya |
| |
MIMPI buruk itu datang lagi. Rabu pekan silam, hujan lebat disertai angin kencang kembali melanda Jakarta dan sekitarnya. Puluhan pohon dan tiga baliho raksasa tumbang. Aliran listrik sempat terputus. Akibatnya, sekitar 70 perjalanan kereta api dari dan menuju wilayah Jabodetabek terhambat.
Bukan itu saja. Pantauan TRUST juga mendapati sejumlah kawasan industri tak luput dari banjir. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda dan Tanjung Priok, misalnya. Dampak hujan deras saat ini memang tak sedahsyat Februari silam. Namun, rutinitas yang kerap melumpuhkan kegiatan industri ini tak jua membuat para pengelola kawasan berikat mengantisipasi diri.
Simak saja keluhan Amir Syamsudin, seorang karyawan perusahaan di KBN Marunda, Jakarta Utara. Amir bilang, hujan deras kali ini telah menyebabkan perusahaannya terendam hingga semata kaki. ”Di sini sih memang langganan banjir. Jalan menuju pabrik hampir selalu tergenang air jika hujan deras,” ujar Amir.
Amir menduga, kerapnya banjir melanda KBN Marunda lantaran masih minimnya sistem drainase—sistem pengendalian kelebihan air dari alam maupun aktivitas manusia—di sepanjang Jalan Raya Cilincing menuju Marunda. Padahal, dampak banjir bisa menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan yang ada di sana.
Amir mungkin betul. Sistem drainase yang buruk adalah salah satu penyebab munculnya risiko kebanjiran. Tidak hanya di Marunda, tetapi juga di seluruh Jakarta. Hingga saat ini proyek pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT, mestinya ini diistilahkan sebagai Kanal Banjir Timur) masih terbengkalai. Revitalisasi Banjir Kanal Barat (BKB) juga terabaikan.
Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, mengatakan, pelaksanaan proyek BKT baru akan lagi dimulai pada akhir November atau awal Desember nanti. ”Masih banyak kendala yang harus diselesaikan,” katanya saat rapat kerja soal penanganan banjir di Jabodetabek dengan Komisi V DPR di Senayan, Rabu pekan lalu.
Mudah ditebak, kendala yang menghantui Pak Menteri adalah masalah biaya pembebasan lahan BKT. Dari anggaran yang diusulkan, Rp 500 miliar, pemerintah pusat hanya mampu memenuhi Rp 100 miliar. Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, juga menjelaskan, hingga November ini, baru 66% atau 168 hektare lahan yang bisa dibebaskan. Selain soal biaya, kata Fauzi, hambatan juga datang dari masyarakat. ”Masih banyak warga bantaran kali yang sulit diajak pindah ke tempat lain,” ujar gubernur.
Lantas, bagaimana dengan proyek revitalisasi BKB? Yang ini juga masih mandek karena tendernya belum selesai. ”Saya harap, dalam waktu dekat sudah ada pe-menangnya,” ujar Djoko.
Celakanya, ketika pemerintah hanya bisa berkeluh kesah, alam justru tak mau mengerti. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memperkirakan, tingginya curah hujan masih akan terjadi di kawasan Jakarta dan sekitarnya hingga Desember mendatang.
Pekan ini, Jakarta masih aman karena bulan belum purnama. Kelak, ketika purnama sudah penuh, maka air laut akan pasang. Jika hujan turun deras, alamat banjir kembali menerjang.
Menurut ramalan BMG, sedikitnya akan ada 34 titik rawan banjir yang tersebar di seantero Jakarta. Itu artinya, warga Jakarta harus kembali bersiap-siap mengungsi, membuat dapur umum, terjebak kemacetan, dan absen bekerja. Ketika banjir melanda pada Februari silam, seluruh aktivitas perekonomian di Jakarta nyaris lumpuh. Paskah Suzetta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, menghitung, kerugian Jakarta kala itu mencapai Rp 4,1 triliun.
JAKARTA HANYA UNTUK INDUSTRI JASA
Kerugian terparah pada bulan Februari lalu, menurut catatan Greenomics Indonesia, terjadi pada industri keuangan: asuransi, perbankan, dan persewaan. Dalam sepekan, industri ini bisa mengalami kerugian hingga Rp 1,846 triliun.
Industri lain yang terkena dampak banjir awal tahun lalu adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Nilainya ditaksir Rp 6,1 miliar. Lalu, ada juga industri pengolahan (rugi Rp 808,4 miliar), sektor listrik, gas, dan air bersih (Rp 74,7 miliar), serta sektor bangunan (Rp 531 miliar). Lalu, sektor perdagangan, hotel dan restoran (Rp 1,2 triliun), sektor transportasi dan komunikasi (Rp 551 miliar), serta sektor jasa (Rp 754,4 miliar). Sedangkan biaya kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan (opportunity loss) sebesar Rp 1,462 triliun.
Di lain pihak, manajemen PT KBN (persero)—pengelola kawasan berikat Cakung, Marunda, dan Tanjung Priok—mencatat kerugian yang dialami 117 perusahaan yang ada di KBN sekitar Rp 266 miliar. Rinciannya, Rp 8 miliar kerugian dari segi infrastruktur dan Rp 258 miliar kerugian industri selama sepekan.
Sampai di sini, jelas, dampak banjir memang benar-benar dahsyat. Itu sebabnya, jika tak diantisipasi dari sekarang, bukan mustahil banjir berikutnya akan menimbulkan kerugian lebih besar lagi.
Betul, berangkat dari pengalaman, belakangan ini sejumlah pelaku usaha memang telah melakukan antisipasi untuk mengatasi datangnya banjir. Sudirman M.R., Wakil Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor, mengaku sudah melakukan pembersihan lingkungan secara rutin, membuat tanggul, dan menyediakan mesin pompa penyedot air jika luapan bah menerjang pabriknya.
Agus Tjahajana Wirakusumah, Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian RI, menegaskan, selain melakukan langkah-langkah tadi, banyak juga perusahaan yang merelokasi pabriknya ke tempat lebih aman. ”Kebanyakan perusahaan otomotif,” katanya. Astra Honda Motor, Daihatsu, dan Toyota Astra Motor mulai merelokasi pabriknya dari Sunter ke Karawang.
Agus menambahkan, dari aspek tata kota, sesungguhnya Jakarta memang tak cocok lagi dijadikan kawasan industri. Kota ini sudah tak tahan jika harus menampung kegiatan industri manufaktur. Tapi, pemerintah juga tidak bisa begitu saja mengusir para industriwan dari wilayah ini. Maklum, mereka umumnya telah diberikan izin usaha dari pemerintah daerah hingga beberapa tahun ke muka. ”Seperti Daihatsu. Izin usahanya di Sunter berlaku sampai tahun 2024,” tambah Agus.
Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, mengamini pernyataan Agus Tjahajana. Sofjan bilang, ke depan, sebaiknya perizinan untuk sektor industri manufaktur di wilayah Jakarta tak boleh lagi diberikan. ”Jakarta harus ditata kembali. Biarkan Jakarta menjadi kota pelayanan jasa saja,” katanya. Sofjan juga bilang, pemerintah harus bisa mengatasi masalah banjir di Jakarta. Belanda saja, ujar Sofjan, yang letak geografisnya berada di bawah permukaan laut bisa mengantisipasi banjir. Betul, Pak…
Berikan Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
