|
|
 |
 |
|
 |
|
|
Tak Lagi Seperti Dulu
|
| Kun Wahyu Winasis dan Eko Zulham |
| |
KRISIS moneter atawa krismon seolah telah menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh rakyat di negeri ini. Makanya, tidak terlalu mengagetkan jika kini masyarakat mulai cemas dan waspada. Itu gara-gara Menteri Keuangan menyatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini tak ubahnya seperti menjelang krisis 1997.
Betul, pernyataan Sri Mulyani itu belakangan dibantah oleh dirinya sendiri. Bahkan, sejumlah koleganya di pemerintahan, mulai Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Boediono, dan juragan Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ikut meyakinkan masyarakat bahwa kondisi perekonomian Indonesia sepenuhnya aman. Alasannya, secara fundamental, situasi saat ini sudah jauh lebih baik ketimbang 1997 lalu. Bahkan Burhanuddin berani menyebutkan bahwa kemungkinan terjadinya krisis di saat sekarang, tak ubahnya dengan panggang yang jauh dari api.
Mohammad Chatib Basri, Ketua Umum LPEM Universitas Indonesia, menilai satu-satunya masalah yang sama antara kondisi perekonomian sekarang dan tahun 1997 adalah adanya aliran modal asing jangka pendek yang sangat besar. Dana tersebut sewaktu-waktu bisa keluar lagi dengan cepat. Tapi di luar itu, situasinya jauh berbeda.
Misalnya cadangan devisa yang saat ini mencapai US$ 49,3 miliar. Sementara satu dekade silam nilainya hanya sekitar US$ 21 miliar. Dengan demikian, secara fundamental, kondisi moneter kita jauh lebih kokoh ketimbang 1997. Kondisi perbankan nasional, kata Chatib, juga lebih sehat.
Pada tahun 1997, kredit perbankan diberikan dalam jumlah yang sangat besar. Dari total dana pihak ketiga sebesar Rp 357,7 triliun, kredit yang disalurkan mencapai Rp 378,1 triliun. Artinya, posisi LDR mencapai 105%. Celakanya, besarnya aliran kredit tersebut tidak didukung oleh fundamental yang baik. Rasio kecukupan modal perbankan nasional kala itu amat rendah.
Sudah begitu, manajemen risiko nyaris tidak berjalan dengan baik. Sigit Pramono, Dirut BNI, mengatakan, banyak kredit yang diberikan bank bernuansa KKN. Ditambah lagi, lantaran banyak bank terafiliasi dengan grup usaha besar, pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) kerap terjadi. Kondisi itu diperparah lagi oleh banyaknya pinjaman asing oleh perbankan. Krisna Wijaya, seorang praktisi perbankan, menuturkan, sebelum krisis 1997 terjadi, banyak dana asing yang masuk ke perbankan. Dana itulah yang oleh para bankir digunakan untuk membiayai kredit.
Parahnya, dana-dana jangka pendek tersebut justru dipakai untuk membiayai kredit jangka panjang. Terutama pembiayaan ke sektor properti. Sebagai gambaran, pada 1996, dari total kredit senilai Rp 293 triliun, sekitar Rp 58,7 triliun di salurkan ke properti (20%). Setahun berikutnya, porsi kredit properti memang menurun (18%). Namun, jumlahnya membengkak menjadi Rp 68,3 triliun.
Ketika nilai rupiah mulai terpuruk, para pemodal asing menarik dananya. Akibat miss match tadi, perbankan tidak bisa dengan cepat mengembalikan utang valasnya. Di saat yang bersamaan, BI juga menaikkan suku bunganya. Walhasil, banyak debitor mengalami gagal bayar. Dampak berikutnya, seperti yang telah kita lihat bersama, jumlah kredit bermasalah meroket. Bank-bank pun dibuat tak berdaya, sehingga beberapa di antaranya terpaksa harus tutup pintu.
LEBIH SOLID
Peristiwa pahit itulah yang membuat para bankir makin berhati-hati dalam mengelola bank. Sebagai contoh dalam penyaluran dana. Sampai akhir Maret 2007, posisi LDR perbankan masih di kisaran 62%. Angka tersebut, memang, masih lebih rendah ketimbang pencapaian di saat krisis lalu. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa penyaluran dana yang diberikan perbankan cenderung meningkat.
Sebagai informasi, pada tahun 2001, kredit yang disalurkan perbankan nasional baru sekitar Rp 316 triliun. Sampai Maret lalu, jumlah itu telah membengkak 153% menjadi Rp 800 triliun. Artinya, dalam setahun kredit telah tumbuh sekitar 20%-25%. Sebuah hasil yang cukup menggembirakan.
Krisna menuturkan, para bankir kini semakin selektif dan berhati-hati dalam membuat keputusan kredit. Adanya direktur kepatuhan dan manajemen risiko, menjadi salah satu pembeda dalam kegiatan bank saat ini dan sebelum krisis.
Penurunan jumlah kredit bermasalah pun, kata dia, menunjukkan bahwa perbankan mampu melakukan kontrol yang lebih baik. Bahwa kemudian kredit tersebut dianggap belum mampu menggerakkan sektor usaha, hal itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh perbankan. Soalnya, sektor riilnya sendiri terkadang masih banyak yang bermasalah. Baik dari sisi aturan, perpajakan, maupun infrastruktur.
Fakta lain yang tak bisa dibantah adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Indikasinya, dana pihak ketiga terus mengalami peningkatan. Tahun 2001, jumlah dana masyarakat di perbankan baru sekitar Rp 797 triliun. Tahun ini, nilainya telah menembus angka Rp 1.291 triliun, yang berarti tumbuh rata-rata 10% per tahun. Sigit Pramono mengatakan, meningkatnya penempatan dana dan kredit membuktikan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki perbankan—melalui program rekapitalisasi—ada hasilnya.
Indikator lain juga memperlihatkan bahwa performa perbankan kita semakin solid. Dari sisi keuntungan, hasil yang diraih perbankan juga terus meningkat. Dalam tiga tahun terakhir misalnya, total laba bersih perbankan mencapai Rp 115,6 triliun atau rata-rata Rp 38 triliun per tahun. Tahun ini, peruntungan perbankan diyakini akan jauh lebih tinggi.
Sampai Maret kemarin saja, laba bersih yang berhasil dikantongi telah mencapai Rp 12,5 triliun. Jika prestasi itu mampu dipertahankan sampai akhir tahun, maka potensi keuntungan yang bisa diperoleh perbankan nasional menjadi sekitar Rp 50 triliun. Ini jelas sebuah rekor.
Nah, besarnya keuntungan itulah yang kemudian mendorong banyak pemodal untuk memiliki bank di Indonesia. Dan faktanya, sejak tahun 2001, kepemilikan asing di perbankan telah meningkat berlipat ganda.
Sigit menuturkan, ancaman krisis yang kini sedang diributkan tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab, secara finansial, kondisi perbankan kita cukup kuat. Di masa lalu, katanya, banyak bank yang membiayai kreditnya dari pinjaman asing. Makanya, ketika pemilik modal menarik dananya, mereka kolaps.
Sekarang situasinya berbeda. Kendati pinjaman asing masih cukup besar, namun jumlah dana domestik yang parkir di perbankan jauh lebih besar. Kelebihan likuiditas itu ditaksir sekitar Rp 600 triliun. ”Kredit perbankan sekarang lebih banyak menggunakan sumber dana domestik,” katanya.
Chatib Basri pun mengakui bahwa sektor perbankan saat ini relatif lebih sehat dibanding pada masa prakrisis 1997-1998. Ketatnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh bankir bahkan telah membuat aliran kredit ke sektor riil amat seret. Jadi, kondisi sekarang berbanding terbalik dengan tahun 1997. ”Ingat, saat ini kita sudah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan,” cetus Krisna. Keberadaan lembaga ini diyakini tidak akan mendorong masyarakat melakukan aksi penarikan dana andai kata terjadi masalah di sistem perbankan nasional.
Singkat kata, keyakinan Burhanuddin Abdullah bahwa krisis masih jauh panggang dari api mungkin ada benarnya. Tapi, itu tak berarti sikap waspada lantas diabaikan. Sebab, rakyat di negeri ini rasanya tak akan mampu lagi jika harus mengalami krisis jilid II. Maklum, saat ini saja, hidup sudah sangat sulit.
Berikan Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
