|
|
 |
 |
|
 |
|
|
Saudi Masuk, Saudi Terhadang
|
| Hardy R. Hermawan, Agus S. Riyanto, dan Bona Ventura |
| |
"KAMI tak akan menjual Indosat,” ujar Kuan Kwee Jee, Senior VP Strategic Relations & Corporate Communication STT, dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Kamis silam. Jee menegaskan, jika pemerintah RI ingin kembali menjadi pemilik mayoritas saham Indosat, maka harus memunguti saham Indosat di pasar modal—dengan harga pasar pula. Toh, saat ini ada 40% saham Indosat berserakan di pasar.
STT, anak usaha Temasek Singapura, memiliki sekitar 43% saham Indosat. Pemerintah RI punya 14%. Selain itu, pemerintah memiliki ”saham emas”—yang memungkinkannya menempatkan seorang direktur utama di perusahaan tersebut.
Jee terlihat seolah tanpa perasaan. ”Tidak ada alasan bagi kami untuk melepas Indosat,” ujarnya. ”Indosat adalah perusahaan global dan bisa dimiliki siapa pun.”
Pesan Jee amat jelas: Potensi industri seluler di Tanah Air masih amat memikat. Itu juga, mungkin, yang membuat Saudi Telecom tertarik membeli 51% saham Natrindo Telepon Seluler (NTS) dari Maxis Communications Bhd (Malaysia). Padahal, pemerintah baru saja menyiapkan aturan baru: Saham asing di industri telekomunikasi (termasuk seluler) akan dibatasi hingga 49% saja. Tadinya pemerintah memberikan izin investasi asing di sektor telekomunikasi hingga 95%.
Aturan baru itu sudah masuk dalam draf final daftar negatif investasi (DNI) yang pekan ini sudah masuk ke meja Presiden dan siap untuk diteken. Nah, kalau beleid itu kemudian sudah jadi, saham asing yang lebih dari 50% di sebuah perusahaan seluler harus dipangkas secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun.
Tentu saja, Saudi Telecom tidak akan menyangka akan terbit beleid seperti itu. Makanya, seorang pejabat telekomunikasi membisikkan, Saudi Telecom seperti dikibuli. NTS awalnya dikenal dengan merek dagang Lippo Telecom. Operator seluler ini awalnya milik Grup Lippo dan sempat beroperasi di Jawa Timur sejak Mei 2001. Pelanggannya mencapai 100 ribu orang, lalu mengempis jadi 10 ribu orang. Maklum, layanan NTS hanya di Jawa Timur. Gara-garanya, pemerintah pernah mengembangkan konsep regional bagi layanan seluler generasi kedua (2G) GSM 1.800.
Nah, ketika pesaingnya mendapat izin beroperasi nasional, NTS tersendat dan merugi US$ 20 juta. Awal 2003, Lippo menggandeng kelompok Kodel dan lima perusahaan lain yang juga memiliki izin regional. Maka, NTS mendapat izin nasional. Lalu, di tahun 2004, NTS mendapat izin seluler 3G dengan bandwidth 10 MHz pada spektrum 1.900 MHz. Hingga kini, NTS belum sempat mengembangkan izin tersebut.
Setelah 51% sahamnya dibeli Maxis seharga US$ 100 juta—awal 2005—NTS siap bergegas. Maxis bahkan merogoh duit US$ 150 juta untuk pengembangan NTS. Sayang, Maret 2006, pemerintah menetapkan pemegang lisensi 3G harus membayar up front fee Rp 320 miliar. Lalu, ada biaya hak penggunaan frekuensi tahun pertama Rp 32 miliar. Alhasil, NTS harus merogoh kocek lebih dalam dan proyeknya kembali terhambat.
April lalu, Maxis kemudian memperbesar sahamnya di NTS hingga 95% setelah keluar lagi duit US$ 120 juta. Tapi, itu pun tak cukup membuat NTS bisa kring. Hingga terjadilah transaksi dengan Saudi Telecom ini. Kini, 51% saham NTS dimiliki Saudi Telecom, 44% oleh Maxis, dan 5% oleh Grup Lippo.
Selain membeli NTS, Saudi Telecom juga membeli 25% saham Maxis. Total duit yang dikeluarkan penguasa seluler di jazirah Arab itu mencapai US$ 3,05 miliar. Maxis adalah operator seluler terbesar di Malaysia sejak empat tahun lalu—mengalahkan Telecom Malaysia. Hingga awal 2000 lalu, perusahaan ini adalah anak bawang dalam industri seluler. Kini, pelanggannya di Negeri Jiran mencapai 6,12 juta orang.
Maxis adalah salah satu unit usaha The Usaha Tegas Group milik taipan Ananda Krishnan. Kelompok ini adalah konglomerasi terkemuka di Malaysia yang juga memiliki saham terbesar di menara kembar Petronas. Bisnisnya tersebar di belasan unit usaha, termasuk usaha migas (Pexco dan Bumi Armada), properti (Kuala Lumpur City Center), pembangkit listrik (Powerteak), satelit (Measat), televisi satelit (Astro), industri rokok, pariwisata, media, dan distribusi film.
Saudi Telecom sendiri adalah perusahaan nasional Arab yang beroperasi di bisnis telepon tetap, seluler, layanan data, dan internet. Perusahaan ini punya banyak anak usah: Al Hatif yang bergerak di bisnis telepon tetap, Al Jawal di bisnis seluler, Sawa di bisnis data dan layanan pesan, dam Saudi Data sebagai provider internet dan data solutions. Kini, Saudi Telecom punya 14 juta pelanggan seluler dan 4,5 juta pelanggan telepon tetap. Pada 2006 silam, Saudi Telecom memperoleh pendapatan US$ 9,01 miliar dan pendapatan setelah pajak (ebitda) US$ 4,4 miliar.
IZIN NTS BISA DICABUT
Nah, bicara lagi ke penjualan NTS ke Saudi Telecom tadi, adanya beleid baru yang membatasi asing di perusahaan telekomunikasi jelas bisa menjadi masalah bagi Saudi Telecom dan Maxis. Sayang, Anita Avianty, Senior Manager Corporate Communications NTS, belum bisa berkomentar apa-apa soal ini.
Yang jelas, NTS kini sedang dalam bidikan para pejabat Departemen Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). NTS dinilai kebanyakan janji dan tidak pernah terbukti bisa beroperasi. Seorang anggota BRTI membisikkan, jika begini terus ceritanya, izin NTS bisa dicabut akhir tahun ini.
Mungkin saja, pencabutan itu benar-benar terlaksana. Sebab, untuk segera beroperasi, NTS sepertinya masih akan dipusingkan oleh beleid baru pembatasan modal asing tadi. Betul, waktu untuk menurunkan jumlah saham itu tersedia lima tahun. Tapi, bukan perkara mudah memangkas total jumlah saham Maxis dan Saudi Telecom yang 95% menjadi 49%. Belum tentu ada investor lokal yang kuat membeli saham NTS. Grup Lippo juga tak menunjukkan tanda-tanda berminat menjadi penguasa NTS kembali. Apalagi, NTS belum beroperasi. Selama ini, asing memang terlihat lebih kuat membeli perusahaan seluler.
Tengok saja, misalnya, apa yang terjadi di PT Hutchison CP Telecom Indonesia (dulu bernama PT Cyber Access Communication). Cyber Access—mendapat lisensi 3G sejak Oktober 2003—tak pernah menjadi operator seluler. Perusahaan ini milik Charoen Pokphand, produsen pakan ternak ayam dari Thailand. Maret 2005, 60% saham Cyber Access dijual kepada Hutchison Telecommunications (Hong Kong) senilai US$ 120 juta. Kini, Hutchison sudah beroperasi secara komersial dengan merek dagang Three (3).
Muhammad Nuh, Menteri Kominfo, menyesalkan penjualan saham yang terjadi sebelum perusahaan seluler beroperasi. Semua itu, ujar Nuh, dilatari oleh anggapan bahwa izin penyelenggaraan seluler adalah sebuah portofolio. Namun, Nuh juga tak bisa berbuat banyak. Toh, semua itu telah terjadi. ”Makanya, sekarang ada pembatasan saham asing,” katanya.
Tapi, tidakkah pembatasan itu justru akan membuka terjadinya transaksi saham besar-besaran di bisnis telekomunikasi? Nah, kalau itu yang terjadi, Yanuar Rizky (analis Indonesia Research & Strategic Analysis) mengaku cemas akan terjadi hanky panky di sana. Soalnya, pemilu sudah dekat. Semua politisi berkepentingan mendapatkan dana politik. Besar kemungkinan, adanya transaksi besar-besaran seperti ini akan mengundang insting mereka untuk ikut menggerogoti. Dan, bisnis telekomunikasi kita kemudian menjadi kurang menarik lagi.
Berikan Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
