|
|
 |
 |
|
 |
|
|
Menakar Janji Adang dan Foke
|
| Agus S. Riyanto, Julianto, Wisnu Arto Subari, dan Dikky Setiawan |
| |
ADANG Daradjatun tak hentinya mengumbar senyum. Tawa renyahnya juga selalu terdengar. Di antara tawa riuh Adang dan para tamunya itu, terselip kalimat-kalimat berbahasa Minang. Kamis siang itu Adang dan Dani Anwar resmi memperoleh dukungan dari warga Sumatra Barat yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi Budaya (Gebu) Minang dan Asosiasi Pedagang Pasar di Jakarta.
Pemilihan Gubernur Jakarta memang tinggal sebulan lagi. Adang dan Dani harus bergegas. Mereka adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan Partai keadilan Sejahtera. Sudah jauh-jauh hari mereka berupaya meraup dukungan. Jadwal pasangan Adang-Dani pekan lalu adalah mengunjungi pasar-pasar tradisional. Tujuannya, tentu saja meraih hati pemilih dari kalangan pedagang pasar.
Dukungan dari pedagang pasar tradisional memang menjanjikan untuk merengkuh kursi DKI-1. Menurut data Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), jumlah pedagang tradisional di wilayah Jakarta mencapai 76 ribu orang yang tersebar di 151 pasar.
Isu pedagang pasar tradisional juga merupakan pekerjaan rumah bagi siapa pun gubernur Jakarta mendatang. APPSI mencatat, jumlah anggotanya itu sudah menurun 20 ribu orang dari beberapa tahun sebelumnya. Bahkan sekitar 400 toko di pasar tradisional tutup setiap tahunnya.
Mereka tersisih oleh semakin berkembangnya pasar modern yang menawarkan berbagai kelebihan. Berdasarkan studi AC Nielsen (2005), rasio keinginan masyarakat berbelanja di pasar tradisional cenderung turun. Dari 65% di tahun 1999 menjadi 53% pada tahun 2004. Sebaliknya, untuk kasus pasar modern, rasionya meningkat dari 35% di tahun 1999 menjadi 47% pada tahun 2004.
Tak heran jika omzet para pedagang tradisional semakin berkurang dan omzet ritel modern terus meningkat. Data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia-Aprindo (2006) memperlihatkan pada tahun 2005 omzet ritel modern di Indonesia telah mencapai Rp 140 triliun.
Selain itu, pasar modern juga tidak berkontribusi pada perkembangan, bahkan justru mematikan pemasok-pemasok kecil lokal, terutama UKM. Awalnya, pemerintah berharap UKM dapat memperoleh peran sebagai pemasok dalam ritel modern. Jumlah UKM yang menjadi pemasok ritel modern memang mencapai 67% dari total keseluruhan jumlah pemasok, namun produk yang disuplai oleh UKM hanyalah 10% dari total barang yang dijual di suatu ritel modern. Ini terjadi karena syarat perdagangan yang ditawarkan oleh ritel modern terlalu berat untuk dipenuhi UKM.
Tersingkirnya pedagang pasar tradisional membuat Sutiyoso, Gubernur Jakarta sekarang, mengeluarkan Instruksi Gubernur DKI No. 115 Tahun 2006. Peraturan ini berisi tentang pelarangan izin minimarket baru.
Adakah program memberdayakan pedagang pasar tradisional dari calon gubernur DKI? Jangan berharap ada solusi yang konkret.
Jika terpilih, Adang akan mengubah pengelolaan pasar tradisional. Orientasi pengelolaan pasar tradisional harus ditekankan pada pertumbuhan sektor riil sebagai penggerak utama perekonomian DKI Jakarta. Dengan demikian, keberadaan para pedagang pasar tradisional diarahkan sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi rakyat. ”Pemerintah daerah harus ikut bertanggung jawab mendorong pertumbuhan aset pedagang pasar tradisional,” ujar Adang.
Adang sepertinya konsern benar dengan masalah ini. Dan itulah yang kerap membedakannya dengan Fauzi Bowo, calon lain yang diusung oleh 15 partai politik.
KAKI LIMA ADALAH URUSAN NASIONAL
Fauzi sepertinya amat pede. Ia dan Priyanto (calon wakilnya) enggan menghadiri seminar atau debat publik calon gubernur—kecuali yang akan diselenggarakan oleh KPU DKI. Syahdan, Fauzi didukung oleh kalangan pengusaha properti—termasuk mereka yang bergerak dalam pengembangan kawasan perbelanjaan modern.
Fauzi juga tidak melihat pengusaha ritel modern telah menyingkirkan pedagang pasar tradisional. Menurut Fauzi, pemerintah daerah tetap konsisten mendorong pertumbuhan pasar tradisional. Lagi pula, pasar tradisional dan pasar modern memiliki pangsa pasar berbeda.
”Pasar tradisional adalah pilar ekonomi rakyat,” katanya. Namun, ia juga bilang, perubahan tidak dapat ditolak. Pasar ini akan tetap ada dan berkembang jika mampu mengakomodasi kebutuhan dan pola pikir masyarakat saat ini. Oleh karena itu, pasar tradisional akan terus dibenahi, mulai dari fisiknya hingga jalur distribusi serta kelengkapannya.
Fauzi mengaku, program yang ia susun untuk membangun Jakarta masih mengacu pada program yang telah dikem-bangkan Gubernur Sutiyoso. ”Tidak mungkin bisa lari dari program sebelumnya, siapa pun yang terpilih jadi Gubernur,” kata Foke, sapaan akrab Fauzi.
Masalah di Jakarta yang juga menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur mendatang adalah penataan pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan data Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DKI Jakarta, ada 141 ribu PKL yang mengais rezeki di Ibu Kota.
Di satu sisi, keberadaan PKL dibutuhkan. Sejak 1 Juli 2006, Gubernur Jakarta mengeluarkan beleid yang mengatur pungutan PKL sebesar Rp 2.000-Rp 5.000 per hari. Namun, menurut data APKLI, sekitar Rp 1,4 miliar uang PKL mengalir secara liar ke dompet para oknum aparat tramtib dan kecamatan.
Di sisi lain, keberadaan mereka sering dianggap pengganggu ketertiban. Penertiban-penertiban dilakukan dan sering kali diakhiri dengan bentrokan antara aparat dan PKL.
Ekonom Faisal Basri menilai, penataan PKL bukan hanya tugas gubernur Jakarta, melainkan juga tugas pemerintah pusat. Alasannya, ketika PKL di Jakarta direlokasi, esoknya akan datang pedagang-pedagang baru dan mengisi tempat yang telah ditinggalkan. ”Solusinya harus diselesaikan secara nasional. Orang tak punya cita-cita untuk dagang di kali lima, tetapi dia di-PHK, jadi harus jadi pedagang kaki lima agar survive,” kata dia.
Adang juga menganggap bahwa mengurusi PKL bukan pekerjaan yang mudah. ”Saya tidak mau obrak-abrik PKL, karena PKL merupakan katup yang diharapkan bisa menampung masalah pengangguran” katanya. Adang hanya akan berupaya mengatur agar PKL bisa lebih tertib. Salah satunya, dengan membina mereka agar tendanya bagus dan terjaga.
Masalah lain yang membelit Jakarta adalah masalah transportasi. Kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta sangat parah. Pada jam sibuk pagi dan sore, lalu lintas Jakarta hanya bergerak kurang dari 12 km/jam. Bahkan saat terjadi hujan kecil, mampu melumpuhkan urat nadi lalu lintas kota.
Berbagai upaya pembenahan telah dilakukan, seperti pembangunan jalan lingkar luar, pengoperasian busway, per-panjangan dan perluasan 3 in 1, dan terakhir monorel. Belum lagi sejumlah skema ekspansi kapasitas lainnya, seperti rencana pembangunan mass rapid transportation (MRT) Dukuh Atas-Lebak Bulus tahun 2005, JORR tahun 2010, terminal terpadu Manggarai tahun 2007, dan seterusnya.
Menurut Bambang Susantono, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, kemacetan itu menjadi tantangan buat gubernur yang akan datang. Berbagai upaya bisa dilakukan gubernur Jakarta mendatang dengan merevitalisasi angkutan umum. Terutama me-nyediakan angkutan umum massal, sehingga pengendara kendaraan pribadi mau pindah menggunakan angkutan umum.
Meskipun sudah ada busway, tetap harus direvitalisasi. Sebab, frekuensi busway masih kurang, tingkat kenyamanannya semakin menurun, dan akses feeder busway harus dibenahi. ”Jadi tetap pada merevitalisasi angkutan umum,” kata dia.
Tantangan lainnya adalah mengintegrasikan busway dengan kereta listrik. Alasannya, potensi kereta listrik cukup besar untuk mengangkut penumpang dari pinggiran kota.
PROGRAM MASIH NOMOR SEKIAN
Nah, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta dalam membangun transportasi itu dianggap Adang masih setengah-setengah. Adang mencontohkan, pembangunan MRT seharusnya sudah dipikirkan 20 tahun lalu. Pembangunan monorel ataupun busway juga tak boleh setengah-setengah.
”Blueprint-nya seperti apa sih Jakarta ini?” ujar Adang. ”Kalau dibilang salah, ya memang salah”. Adang menekankan, kalau ia yang duduk menjadi gubernur, maka ia akan bertanya kepada pejabat yang bertanggung jawab seputar blueprint yang ada tentang transportasi hingga 10 tahun ke depan. ”Bukannya baru bangun tidur, langsung membuat waterway,” katanya.
Persoalan lain yang harus benar-benar diperhatikan oleh calon gubernur Jakarta adalah masalah banjir. Banjir besar di Jakarta pada awal Februari 2007 telah membuat Foke kurang popular. Soalnya, sebagai wakil gubernur, Foke dinilai tak bisa berbuat banyak. Saat ini pun, tak ada rencana hebat dari Foke untuk menangani banjir di Jakarta, bila ia terpilih nantinya. Padahal, Foke adalah ahli perencanaan kota. Foke mengaku hanya akan melanjutkan rencana yang sudah ada sekarang.
Menurut Foke, beberapa waktu lalu, bila terpilih menjadi gubernur, ia akan menangani banjir dengan membangun Banjir Kanal Timur (BKT), normalisasi 13 sungai yang membelah Jakarta, dan sekitar 100 situ di Puncak, Bogor, harus dinormalisasi. Bahkan bila pemerintah punya dana, katanya, akan membangun situ baru dengan daya tampung air cukup besar di hulu Kali Cisadane, Pesanggrahan, Ciliwung, dan sungai lainnya.
Menyangkut 13 sungai yang melintasi dua provinsi, yakni Pemprov DKI dan Bogor (Jawa Barat), penanggung jawab sungai dari hulu ke hilir ataupun penanganan dan pemeliharaannya, sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, bukan Pemprov DKI.
”Undang-undangnya begitu,” ujar Foke menampik tudingan kasus banjir besar lima tahunan yang menimpa Jakarta pada awal 2002 dan 2007 sebagai tanggung jawab Pemprov DKI sepenuhnya. Foke juga mengakui, sebelum ia menjabat wakil gubernur, sudah terjadi pelanggaran tata ruang. Pembangunan Hotel Mandarin Oriental di Jakarta Pusat, misalnya. ”Harusnya di sana itu taman. Tapi, tak mungkin kami bongkar karena sudah mendapat izin resmi,” katanya.
Foke menuturkan, terjadinya perubahan tata ruang di masa lalu mulai terasa berdampak sekarang. Termasuk berupa banjir besar. ”Makanya, kami (Sutiyoso-Foke) berusaha melakukan berbagai terobosan, termasuk membangun banjir kanal timur,” ujarnya.
Program hampir serupa juga akan dilakukan oleh Adang. Dalam sembilan program Benahi Jakarta, Adang akan mempercepat pembangunan BKT dengan memberantas percaloan tanah, korupsi, dan percepatan pencairan dana.
Adang juga akan menormalisasi sungai-sungai yang melintasi Jakarta dan merevitalisasi situ dan saluran penyangga. Tak lupa, Adang juga berjanji akan membenahi daerah aliran sungai Ciliwung dengan konsep konservasi, plus pembangunan fisik daerah resapan air.
Sekali lagi, semua program yang ditawarkan dua calon itu masih bersifat garis besarnya saja. Belum ada pula gagasan soal koordinasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
Ah, bisa jadi, program memang hanya nomor sekian. Yang terpenting, beken. Biar semua orang tahu dan kemudian mau memilih. Maka, pemilihan gubernur pun terancam tak akan menarik.
Berikan Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
