|
|
 |
 |
|
 |
|
|
Rupiah Bertaburan di Jakarta
|
| Agus S. Riyanto, Julianto, dan Wisnu Arto Subari |
| |
MULAI pekan ini Jakarta bisa sedikit bernapas lega. Tadinya, Ibu Kota terasa sumpek akibat gambar para calon gubernur dan wakilnya yang menyesaki setiap sudut kota. Sekarang, gambar-gambar itu akan mulai diturunkan. Soalnya, Kamis pekan lalu, Panitia Pengawas Pilkada Jakarta mengirim surat peringatan kepada para pasangan calon agar mencopot sendiri spanduk, poster, dan materi kampanye lainnya. Jika dalam tiga hari gambar itu tak jua diturunkan, materi kampanye akan diambil paksa.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta memang baru akan dilakukan 8 Agustus mendatang. Tetapi, poster maupun spanduk dukungan terhadap para calon sudah marak sejak setahun lalu. Selain materi kampanye, mereka harus menyebar uang untuk berbagai kegiatan mendukung kampanye awalnya. Pun, mereka juga mesti membayar uang pelicin kepada partai politik.
Nah, semakin mendekati pemilihan, aktivitas kampanye itu semakin menjadi. Yang paling mencolok mungkin Adang Da-radjatun. Poster calon gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beserta wakilnya Dani Anwar tersebar di setiap tembok, di beton terminal, di bodi angkutan umum, bahkan di tiang listrik. Poster kuning khas PKS itu berisi gambar Adang-Dani dan slogan: Ayo Benahi Jakarta!
Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo—calon gubernur lainnya—kalah ramai memasang poster. Akibatnya, ia meminta semua spanduk yang bernada kampanye dicabut karena saat ini belum masuk masa kampanye. Jika tidak ingin dicabut, spanduk dan atribut kampanye itu harus membayar pajak iklan.
Padahal, Foke tak kalah siasat. Sejak setahun lalu, Foke sudah memajang fotonya dalam pamflet anti narkoba. Bahkan, spanduk serta baliho Foke dalam ukuran sangat besar tersebar di banyak titik strategis di jalan protokol Jakarta. Namun, ia mengelak bila materi kampanye tersebut bukan dipasang oleh tim suksesnya, melainkan oleh partai dan organisasi massa pendukungnya.
Dananya? Tentu saja banyak. Dan itu termasuk iklan di televisi dan media massa lainnya.
Selain untuk atribut kampanye, calon gubernur juga harus menganggarkan dana untuk berbagai kegiatan penggalangan massa. Foke, misalnya. Dia harus membawa uang puluhan juta setiap hari untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang dia ”garap”. Belum lagi mengongkosi biaya makan di hotel atau restoran untuk penggalangan dukungan.
Tak harus membagi uang. Kamis malam pekan lalu Foke membeli lukisan senilai Rp 50 juta saat diadakan lelang di Hotel Borobudur, Jakarta. Lukisan tersebut kemudian dijual lagi dan hasilnya disumbangkan.
Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Adang. Juru bayar Adang adalah istrinya, Nunun Nurbaetie—yang juga seorang pengusaha. Tiap hari, Nunun harus mengeluarkan puluhan juta untuk biaya tetek bengek tersebut.
Itu baru dana untuk keperluan sehari-hari. Saat menjadi jago dari partai politik, mereka harus mengeluarkan dana yang tak sedikit. Adang dimintai dana oleh PKS untuk biaya kampanye.
Sementara Foke, menurut sumber TRUST, harus mengeluarkan ratusan miliar untuk mencari dukungan partai politik. ”Nilainya di atas Rp 200 miliar untuk tiap partai besar. Tergantung jumlah kursi partai di DPRD Jakarta,” kata sumber itu. Namun, ketika ditemui akhir pekan lalu, Foke enggan menjawab ihwal pelicin tersebut.
Dana-dana itu dikeluarkan calon gubernur sebelum memasuki tahap kampanye. Saat kampanye, pengeluarannya lebih besar lagi. Mereka harus mengeluarkan dana untuk kaus, topi, dan stiker untuk minimal 2,8 juta unit atau setengah dari pemilih Jakarta yang berjumlah 5,6 juta pemilih.
Calon gubernur juga harus mengeluarkan dana kampanye di media massa dan di tempat-tempat pengerahan massa. Biaya kampanye pengerahan massa menyangkut sewa tempat, transportasi, konsumsi, dan lain-lain.
Nah, saat pencoblosan, mereka harus memberi upah kepada saksi dan pengamanan di semua TPS di Jakarta. Tentu saja jumlahnya juga miliaran rupiah.
Dari mana dana-dana itu? Dari kantong calon dan sumbangan. Berdasarkan aturan, sumbangan pribadi dibatasi Rp 50 juta dan perusahaan maksimal Rp 350 juta.
Namun, itu hanya aturan di atas kertas. Menurut sumber TRUST, dana calon gubernur lebih banyak mengucur dari pengusaha atau cukong-cukong politik. ”Mereka tak punya loyalitas atau main di dua kaki. Mereka menyumbang kepada Foke dan juga Adang,” ucap dia.
ISI KANTONG CALON GUBERNUR
Selain dari dana saweran, uang juga keluar dari kantong pribadi calon gubernur. Toh, kekayaan mereka memang tak sedikit. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Foke memiliki kekayaan sebesar Rp 38,3 miliar ditambah US$ 150 ribu dan Mayor Jenderal Prijanto (calon wakilnya Foke) memiliki harta sebanyak Rp 4,4 miliar. Adang sendiri punya kekayaan Rp 17,3 miliar plus US$ 42,5 ribu. Dani tercatat yang paling kere. Hartanya ”hanya” sebesar Rp 2,9 miliar.
Kekayaan Adang yang mantan Wakil Kepala Kepolisian RI memang amat besar. Dan boleh jadi angka itu bisa lebih besar lagi. Sebab, istrinya, Nunun, adalah seorang pengusaha besar. Nunun, putri seorang juragan di Sukabumi ini mendirikan PT Wahana Esa Sambadha pada tahun 1988 dengan modal Rp 80 miliar. Perusahaan ini memperoleh kontrak membangun fasilitas telekomunikasi Telkom Divisi Regional II. Sistem bagi hasil ini berakhir pada Maret 2004.
PT Wahana kini menjadi PT Wesco, sebagai holding company Grup Wahana. Kelompok bisnis ini berusaha di bidang telekomunikasi, aeronautika—industri pesawat tanpa awak, mini mill equipment and process, serta pengelolaan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).
Di bidang telekomunikasi, PT Wesco memperoleh kontrak Penyediaan dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi (PPLT) base transceiver station (BTS) Flexi di Jawa Timur dan di area Purwakarta (kode area 0264) dengan kapasitas 11 ribu satuan sambungan telepon.
Selain itu, Nunun juga memiliki dua yayasan, yakni Yayasan Buku Bangsa (YBB) dan Yayasan Nurfarida. YBB telah menerbitkan majalah Telset dan menerbitkan beberapa buku.
Adang sempat mendapat masalah hukum ketika ia dituduh terlibat dalam kasus korupsi alat komunikasi di Mabes Polri. Perkara sejenis juga menimpa Foke. Wakil Gubernur DKI ini sempat disebut-sebut terlibat dalam dugaan korupsi dana Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta.
Foke yang miliarder itu tidak pernah terdengar memiliki perusahaan—apalagi mengelola langsung sebuah perusahaan. Ia sendiri mengaku, semua kekayaannya yang puluhan miliar itu didapat dari hasil menabung selama berkarir sebagai dosen Universitas Indonesia tahun 1977–1984 hingga menjadi orang nomor dua di DKI sekarang ini. Foke layak disebut sebagai pakarnya menabung.
Ah, pesta demokrasi di Jakarta memang bertabur rupiah.
Adang Daradjatun:
”KAMI INI LILLAHI TA’ALA”
JADWAL kampanye memang belum dimulai. Namun, Adang Daradjatun dan Dani Anwar rajin keluyuran ke pasar-pasar tradisional untuk menarik simpati massa. Adang memang bersikap lebih terbuka ketimbang rivalnya, Fauzi Bowo. Jenderal polisi berbintang tiga ini kerap bersedia tampak dalam sejumlah seminar atau pertemuan publik. Berikut petikan wawancara Adang dengan Wisnu Arto Subari dari TRUST, saat Adang mengunjungi sejumlah pasar tradisional, pekan lalu:
PROGRAM APA YANG ANDA PRIORITASKAN BILA TERPILIH MENJADI GUBERNUR DKI JAKARTA?
Program saya terangkum dalam konsep ”Modern, Aman, dan Sejahtera”. Semuanya ada sembilan turunan program. Berbicara tentang sejahtera artinya kita ingin mengurangi angka pengangguran, ekonomi kerakyatan, kesehatan, perumahan seperti rumah susun, dan pendidikan. Kami punya target, tidak hanya SD dan SMP yang gratis, tingkat SMU pun akan bebas biaya. Untuk kesehatan, kami akan mengusahakan asuransi kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin.
BAGAIMANA CARA ANDA MENGATASI PENGANGGURAN?
Kami akan mengembangkan lembaga ekonomi mikro untuk membiayai usaha rakyat sejenis UKM. Kami juga mau membangun jiwa entrepreneur, seperti berjualan di rumah. Dengan begitu, masalah pengangguran bisa dikurangi.
BAGAIMANA AGAR INVESTASI DI JAKARTA MENINGKAT?
Oh ya tidak mudah. Untuk itu, kami ingin membangun one step system atau OSS. Perizinan berada di satu gedung sehingga orang mudah untuk berinvestasi ini tidak bisa ujug-ujug jadi.
BAGAIMANA DENGAN PENDANAAN UNTUK KAMPANYE? BERAPA BESAR TOTAL DANA YANG TERKUMPUL?
Wah, itu semua dana dari kantong kita sendiri. PKS mempunyai program ”Galibu” (gerakan 50 ribu, program untuk menggerakkan kader PKS menyumbang kampanye Adang-Dani sebesar Rp 5 ribu).
KALAU DANA DARI PENGUSAHA?
Kalau itu nanti kami bisa kena pidana. Enggak boleh itu. Itu kan ada aturan maksimalnya. Kami ini lillahi ta’ala.
KABARNYA DANA KAMPANYE ANDA LEBIH DARI RP 150 MILIAR?
Enggak ada dana sebesar itu. Tim oranye saja bikin kaus modal sendiri. PKS juga bikin brosur sendiri. Intinya kami berjuang berdasarkan semangat. Kami enggak ada lah uang-uang kayak gitu. Saya pegawai negeri dan PKS mana punya uang.
ADA KABAR CHAIRUL TANDJUNG, FOFO SURIATMADJA, DAN PENGUSAHA LAIN SERING BERTEMU ANDA. MEREKA JUGA MEMBANTU DANA KAMPANYE?
Enggak. Enggak sama sekali.
Berikan Komentar untuk artikel ini
Lihat Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
