|
|
 |
 |
|
 |
|
|
Memang Baru Bisa Mimpi
|
| Hardy R. Hermawan, Bona Ventura, Intan Rachmawati, dan Syarif Hidayat |
| |
NEGERI ini memang masih bermasalah. Tapi, bukan berarti kita tak boleh bermimpi. Maka, bertebaranlah cita-cita indah tentang sosok Indonesia di masa depan. Yayasan Indonesia Forum—sebuah organisasi yang dimotori oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan tycoon Chairul Tanjung—mengumandangkan Visi Indonesia 2030. Agustus ini, yayasan itu melansir draf awal dari Visi 2030 yang mereka kumandangkan sejak Maret sebelumnya.
Menurut visi itu, 23 tahun lagi Indonesia akan masuk dalam urutan kelima kekuatan terbesar ekonomi dunia. Kita nantinya hanya akan berada di bawah Cina, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Wow! Ini seperti angin segar di bulan kemerdekaan.
Lantas, akan berada di mana Australia, Amerika Latin, dan Jepang? Entahlah, mungkin para penggagas visi itu lupa melihat peta dunia. Pokoknya, mereka mencanangkan, di tahun 2030 setiap orang di negeri ini minimal bakal memiliki pendapatan US$ 18 ribu per tahun. Kualitas hidup kita akan sangat modern dan itu merata buat semua orang. Lantas, paling tidak akan ada 30 perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune 500 Companies. Tidak itu saja, PDB (produk domestik bruto) kita akan mencapai US$ 5,1 triliun.
Untuk mencapai mimpi itu, Chairul Tanjung (Ketua Umum Yayasan Indonesia Forum) mensyaratkan sejumlah hal. Pertama, ekonomi harus dijalankan dengan berbasiskan keseimbangan pasar terbuka didukung birokrasi yang efektif. Asas kekeluargaan? Ke laut aja.
Kedua, perlu adanya pembangunan sumber daya alam, pembangunan manusia, peningkatan modal, serta penguasaan teknologi yang berkualitas dan berkelanjutan. Lalu, ketiga, perekonomian nasional mesti terintegrasi dengan kawasan sekitar dan global.
Syarat lainnya bersifat kuantitatif. Visi Indonesia 2030 akan tercapai jika pertumbuhan ekonomi riil rata-rata mencapai 8,5% per tahun, rata-rata laju inflasi 3%, dan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12% per tahun.
Raden Pardede, Sekjen Indonesia Forum, menuturkan, ada tiga tahapan yang bisa dicapai dalam kurun 2007-2030 untuk mencapai visi itu. Tahapan pertama dinamai tahap pembenahan, antara sekarang sampai tahun 2015. Selama delapan tahun itu, pertumbuhan diharapkan ada di kisaran 5% sampai 7%. Lalu, pada tahun 2015-2025, kita ada di tahap akselerasi.
Kala itu, pertumbuhan sudah harus mencapai 9%-11%. Pertumbuhan dan kontribusi sektor jasa harus melebihi sektor industri. Implementasi teknologi dalam perekonomian harus sudah optimal. Setelah itu, dari tahun 2025 sampai 2030, Indonesia masuk tahap keberlanjutan, dengan pertumbuhan PDB 7%-9% per tahun.
Setelah itu? Tahan dulu. Soalnya, Indonesia Forum sendiri belum sampai menggali upaya mencapai visi itu. Yayasan ini masih akan mencari mitra berupa lembaga penelitian atau universitas untuk mengurai visi tersebut. Visi ini memang belum matang.
Kendati belum matang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap memberi semangat. Menurut Presiden, Visi Indonesia 2030 memang sebuah mimpi. Tetapi, ia bilang, ”Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menciptakan mimpi dan mewujudkannya dalam realitas.”
Okelah, kita memang harus berusaha mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Kita juga masih memiliki waktu 23 tahun lagi hingga tahun 2030. Tapi, apa daya, kondisi ekonomi makro kita selama ini tidak memperlihatkan trend meyakinkan. Pendapatan per kapita hanya sekitar US$ 1.600—tak sampai 10% dari yang ingin kita capai dalam 23 tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir juga tak pernah lebih dari 6%—dan sering berada di bawah rata-rata dunia. Kendati, tahun ini ada peluang kita mencapai pertumbuhan di atas 6%. Lantas, PDB kita sekarang juga hanya US$ 364 miliar (versi IMF) atau US$ 287 miliar (versi Bank Dunia).
Dalam versi Bank Dunia, PDB kita itu berada di urutan ke-24. Di daftar IMF, posisi kita sedikit lebih baik, ada di urutan ke-21. Urutan ke-24 atau 21 memang terlihat agak lumayan. Sepertinya, itu tak kelewat jauh dari posisi kelima yang kita idam-idamkan.
Tapi, jangan lupa, peringkat itu baru dilihat dari urutan PDB. Nah, kalau PDB tersebut dibagi lagi secara per kapita, maka posisi kita sebenarnya lebih buruk. IMF mencatat, pada tahun 2005, pendapatan per kapita orang Indonesia senilai US$ 1.640 dan berada di peringkat ke-115.
Raden Pardede menukas, peringkat lima besar dunia tidak akan dilihat dari pendapatan per kapita. ”Ini soal kekuatan ekonomi, bukan pendapatan per kapita,” ujar Raden.
Namun, Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mencatat, tetap saja terlalu banyak masalah yang menyulitkan kita masuk papan atas dunia. Negeri kita terkendala oleh persoalan pengangguran, korupsi, inkonsistensi penegakan hukum, dan otonomi daerah yang salah kaprah. Makanya, sulit mengundang investor masuk ke Indonesia. ”Negeri kita ini masih dinilai sebagai tempat yang high cost economy,” ujarnya kepada Windarto dari TRUST.
KADIN JUGA PUNYA MIMPI
Tak heran jika peringkat daya saing negara Indonesia pada tahun 2006 masih terbilang buruk—urutan 50 dari 125 negara. Betul, peringkat itu sudah naik dibanding tahun sebelumnya (ke-69 dari 107 negara). Namun, dibandingkan negara Asia lain, posisi Indonesia masih rendah. Singapura ada di peringkat ke-5, Jepang ke-7, Malaysia ke-26, Thailand ke-35, dan India ke-43.
Dengan peringkat daya saing yang masih seburuk itu, wajar jika muncul anggapan bahwa upaya untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia diibaratkan seperti memulai lomba dari posisi jauh di belakang garis start.
Kurang realistisnya Visi 2030 juga terlihat dari jumlah penduduk yang diperkirakan menghuni negeri kita pada tahun 2030. Ida Bagus Permana, Deputi Informasi Kependudukan BKKBN, menuturkan, penduduk Indonesia saat ini sekitar 224 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk dalam beberapa tahun terakhir sekitar 2,3% per tahun. Kalau pertumbuhan itu tak bisa ditekan, maka jumlah penduduk kita nanti akan melebihi 300 juta jiwa. Indonesia Forum menghitung pertumbuhan penduduk 1,12% dan jumlah penduduk kita nantinya 285 juta jiwa.
Ekonom Faisal Basri menduga, Indonesia Forum seolah menempatkan dulu cita-cita yang ingin mereka capai, baru setelah itu mencoba menguraikannya. Itu sebabnya, Faisal juga melihat Visi 2030 itu ibarat mimpi di siang bolong.
Tapi, Faisal tidak sekadar mengolok-olok. Ia lantas bergabung dengan tim dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin)—yang juga mengolah apa yang disebut Visi 2030 dan Roadmap Industri 2010 versi Kadin. Visi dan roadmap ini tak menempatkan target kuantitatif. Tim Kadin memulai menuliskan visi dan roadmap itu dengan menemukan akar masalah yang berkaitan dengan pengangguran, kemiskinan, menurunnya daya saing investasi, perbaikan iklim berusaha, dan kebangkitan sektor riil. Pada akhirnya, Kadin memimpikan, Indonesia di tahun 2030 menjadi negara industri maju dan bangsa niaga tangguh.
Upaya yang mereka galang adalah membangkitkan kekuatan rekayasa, rancang bangun, manufaktur, dan jaringan penjualan produk industri nasional—terutama dengan menghasilkan barang dan jasa berkualitas. Kadin berharap, seluruh produk dan jasa itu bisa menang bersaing dengan produk dari Vietnam, Malaysia, dan Cina. Baik di pasar domestik maupun regional.
Selain itu, Kadin memandang perlunya kebangkitan industri nasional pengolah hasil sumber daya alam sehingga dapat mendorong pencapaian swasembada pangan secara lestari dan berkemampuan ekspor. Perlu juga membangkitkan industri nasional berbasis tradisi dan budaya bangsa sehingga menjadi ”life style” masyarakat Indonesia.
Untuk mencapai Visi 2030 tersebut, Kadin menyusun peta jalan atau Roadmap 2010. Kenapa 2010? Karena pada tahun 2010 akan benar-benar dimulai era persaingan bebas melalui pemberlakuan aturan WTO.
Dalam roadmap itu, ada tiga misi utama yang harus diwujudkan, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7% per tahun, meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing bangsa, serta menciptakan lapangan kerja sekaligus memangkas angka kemiskinan. Cara menjalankan misi itu dilakukan lewat restrukturisasi total industri nasional, reorientasi arah kebijakan ekspor bahan mentah, dan penataan ulang tata niaga pasar dalam negeri yang difokuskan pada 10 klaster industri unggulan.
Sepuluh klaster industri unggulan tadi meliputi empat klaster pendongkrak pertumbuhan (industri tekstil dan produk tekstil, elektronik dan komponen elektronik, otomotif dan komponen otomotif, serta perkapalan), tiga klaster industri peningkatan investasi dan daya saing (industri pengembang infrastruktur, industri barang modal dan mesin perkakas, petrokimia hulu dan antara), serta tiga klaster industri pencipta lapangan kerja dan pemangkas kemiskinan (industri bahari, agro, dan industri berbasis tradisi budaya).
Rachmat Gobel, Wakil Ketua Umum Kadin, mengaku tidak tertarik untuk menempatkan Indonesia dalam urutan tertentu pada peringkat ekonomi dunia. ”Yang pasti, Indonesia bisa menjadi besar karena memiliki potensi untuk itu,” ujar Rachmat.
JEPANG KOK TAK DIANGGAP
Namun, ekonom Cyrillus Harinowo menilai, tak ada salahnya untuk pede memasukkan Indonesia dalam urutan tertentu di peta kekuatan ekonomi dunia. Toh, Goldman Sach dan PriceWaterhouseCoopers (PWC) juga percaya bahwa Indonesia akan menjadi besar. Goldman Sach adalah salah bank investasi terbesar di dunia. PWC merupakan kantor akuntan publik nomor satu sejagat.
PWC pernah membuat prediksi berjudul ”The World in 2050”, Maret 2006 lalu. Di sana dituliskan, ada kelompok negara yang disebut E-7, The Emerging Seven, yang terdiri dari tujuh negara berkembang, yakni Cina, India, Brasil, Rusia, Indonesia, Meksiko, dan Turki. Kelompok E-7 ini diduga akan melampaui kekuatan ekonomi negara-negara G-7 sekarang, pada tahun 2050 kelak. Ingat, tahunnya 2050, bukan 2030.
Lantas, Goldman Sach menyatakan adanya kekuatan ekonomi baru yang disebut BRIC’s—Brasil, Rusia, India, dan Cina. Belakangan, Goldman Sach menulis bahwa selain BRIC’s, akan ada 11 negara yang mereka sebut N-11 (Next 11), sebagai kekuatan ekonomi yang tak boleh disepelekan, juga pada tahun 2050 nanti. Ke-11 negara itu adalah Banglades, Mesir, Indonesia, Iran, Korea, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Filipina, Turki, dan Vietnam.
Jadi, memang Indonesia ini diperhitungkan. Hanya saja, Cyrillus menilai, Visi 2030 ala Indonesia Forum kelewat ambisius. Bahkan, penetapan urutannya juga dianggap ngaco. ”Masa Jepang tidak dianggap,” ujarnya.
Yang jelas, perlu banyak kerja keras untuk mewujudkan mimpi membesarkan Indonesia, baik pada 2030 atau 2050. India dan Cina menjadi besar lantaran kemampuan meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Lihat Bangelore (India) dan Dalian (Cina). Di sana, suasananya sudah benar-benar mirip lembah Silicon di Amerika. Di kita? Baru sedikit orang yang melek internet. Anggaran pendidikan juga pas-pasan. Amanat konstitusi yang mewajibkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN tak pernah dipenuhi.
Wartawan Thomas Friedman menegaskan, kualitas manusia dan penguasaan teknologi informasi sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa. Friedman menuturkan, globalisasi saat ini sudah sebegitu efisiennya sehingga dunia seolah menjadi datar. Arus barang dan jasa antarnegara bisa ditransfer sangat-sangat cepat karena perkembangan teknologi informasi dan peningkatan sumber daya manusia di seluruh dunia.
Kita belum merasakan datarnya dunia. Negeri ini malah seperti menjadi bagian yang tertekuk ketika globalisasi mendatarkan bulatan bola bumi.
Joseph Stiglitz, ekonom peraih nobel, lugas mengatakan, Indonesia adalah korban globalisasi. Di mata Stiglitz, Indonesia gagal menolak tekanan kepentingan ekonomi global. Sehingga, kebijakan-kebijakan ekonomi yang lahir di negeri ini tak mampu memangkas angka kemiskinan dan pengangguran.
Mungkin Stiglitz benar. Laporan indeks pembangunan manusia (HDI) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terakhir dirilis 11 September 2006, menunjukkan, Indonesia selalu berada pada posisi tier medium human development. Peringkat negeri ini dalam membangun manusianya ada di urutan ke-108. Itu adalah posisi terburuk kedua di Asia Tenggara—setelah Kamboja. Posisi yang tak membanggakan itu sudah kita huni selama 10 tahun.
Laporan pencapaian Millennium Development Goal’s Asia Pacific pada 16 Oktober 2006, juga menempatkan Indonesia dalam satu kelompok bersama Banglades, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina. Kelompok itu adalah negara-negara yang terancam gagal mencapai target MDG’s tahun 2015. MDG’s adalah program PBB untuk menghilangkan kemiskinan di dunia.
Kemungkinan Indonesia gagal mencapai target MDG’s 2015 itu tidak berlebihan. Akhir tahun silam, Bank Dunia juga meluncurkan hasil studi tentang kemiskinan di Indonesia. Dari studi itu ketahuan bahwa jumlah orang miskin di negeri ini sudah hampir 109 juta orang atau sekitar 49% dari total penduduk.
Kita memang masih miskin. Tapi, miskin bukan berarti kita tak boleh bermimpi. Toh, memang itu yang baru kita bisa.
Berikan Komentar untuk artikel ini
Lihat Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
