|
|
 |
 |
|
 |
|
|
JEJAK KOTOR PARA KANDIDAT
|
| Hardy R. Hermawan, Yadi Hendriana, Taty Haryati, Lily Evelina |
| |
Kini, cuma mukjizat yang bisa menolong pulihnya perbankan Indonesia. Padahal, tadinya, ada secercah harapan ketika tiba saat memilih Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru, pengganti Syahril Sabirin. Siapa tahu, dari sosok baru itu, muncul kinerja yang membuat kondisi moneter membaik dan pengawasan perbankan terjaga. Tapi, melihat proses yang berjalan, rasa-rasanya, kita masih harus menunggu lima tahun lagi, untuk tibanya kembali harapan itu.
Betul, proses pemilihan itu sudah melewati fit and proper test oleh anggota DPR. Tapi, hasil apa yang bisa diharapkan dari sebuah fit and proper test, ketika makalah yang diajukan para kandidat, yang akan dibahas dalam ujian itu, ternyata baru diterima anggota dewan beberapa menit sebelum ujian. Apalagi, sosok pemenang kontes itu ternyata kontroversial. Dan yang paling menyedihkan, ada dugaan politik uang dalam proses pemilihan bos bank sentral tersebut.
Sejumlah sumber TRUST yang tepercaya mengakui, permainan politik uang ini terasa sangat kental. Bahkan itu terjadi sejak pertama kali Presiden mengirimkan tiga nama kandidat tersebut ke DPR, awal Maret lalu. Para anggota parlemen juga menegaskan, penentuan calon yang terpilih baru dipastikan pada Selasa dini hari. ”Semua memang acap berubah setiap detik. Bisa jadi, uang turut menentukan,” kata Amru Al Mu’tasim, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari PKB.
Adalah dua dari tiga calon terkuat, yang disebut-sebut bermain dengan lembaran fulus tadi. Bahkan salah satunya, kata sejumlah sumber, berani memberikan ”uang muka” senilai Rp 200 juta sampai Rp 300 juta buat para anggota DPR yang mau mendukungnya. Ketika sudah terpilih, uang itu akan ditambah hingga mencapai Rp 500 juta sampai Rp 600 juta. ”Untuk pimpinan komisi dan fraksi, masing-masing bisa mendapat Rp 1 miliar,” kata seorang sumber.
Jadi, kata sumber tadi, kalau dihitung-hitung, sang kandidat atau siapa pun yang membandarinya harus mengeluarkan dana sampai Rp 20 miliar. Soalnya, paling tidak, ia memerlukan 27 suara anggota Komisi IX untuk meraih separuh plus satu suara dari total jumlah suara. Betul, jumlah anggota Komisi memang 55 orang. Tapi, dari angka itu berkurang tiga, setelah Ade Indira Sugondo (PDIP) mundur dari parlemen. Lalu, seorang anggota Fraksi Golkar tengah berada di Amerika. Dan seorang lagi, Sumitro, dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan, masih terbaring sakit.
Yang menjadi pertanyaan, dari mana para kandidat tersebut mendapatkan uang sebanyak itu? Bukankah jumlah harta kekayaan yang dimilikinya ”tidak seberapa”? Miranda, seperti yang dilaporkannya ke Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), misalnya, ”hanya” punya kekayaan sebesar Rp 5,6 miliar plus US$ 60 ribu. Sementara itu, Burhanuddin Abdullah dan Cyrillus Harinowo, masing-masing hanya memiliki Rp 1,7 miliar dan Rp 1,8 miliar.
Hatta, tak ubahnya seperti dalam sebuah arena adu domba, para calon gubernur itu juga memiliki bandar masing-masing.
Kabarnya, salah seorang kandidat memperoleh dukungan keuangan dari seorang pengusaha papan atas. Tujuannya, cuma satu, yakni kelak jagonya yang keluar sebagai penguasa BI tidak akan mengotak-atik lagi keberadaan banknya yang amburadul. Selain itu, ada sejumlah bankir lainnya yang—konon—dikoordinasi oleh seorang bekas dirut sebuah bank BUMN , untuk mendukung calon lainnya.
Seru sekaligus menjijikkan. Tapi benarkah semua itu? Sulit dibuktikan, memang. Namun, beberapa calon, dalam sebuah acara, sudah melontarkan bantahannya. Mereka merasa difitnah. ”Saya tidak mau bermain untuk menghancurkan orang yang lain. Kalau saya tidak suka dibegitukan oleh orang lain, saya tidak akan melakukan hal itu,” kata Miranda S. Goeltom kepada pers di Jakarta.
SUARA FRAKSI TERPECAH-PECAH
Tapi, terlepas dari benar-tidaknya politik uang dalam pemilihan itu, sejak awal, peta kekuatan dari tiap-tiap kubu memang sudah kelihatan. Miranda, misalnya, mendapat dukungan dari Fraksi PDIP. Kepastian itu diungkapkan oleh Benny Pasaribu, anggota partai yang duduk di Komisi IX DPR-RI. Cuma, sayangnya, dari banteng gemuk ini dukungan yang diperoleh Miranda tidak total, hanya 11 suara saja.
Tidak hanya dari PDIP, dukungan utuh itu gagal diraih Miranda. Benny menengarai, fraksi-fraksi lain—kecuali yang beranggotakan satu orang, tentu—juga tidak bisa berpendapat bulat soal calon yang hendak didukungnya. ”Bahkan, TNI yang diharapkan bergabung mendukung Miranda juga tidak utuh,” katanya.
Otomatis, Burhanuddin Abdullah juga mengalami hal serupa. Ia gagal mengamankan dukungan penuh dari ”basis tradisionalnya” semacam Fraksi PPP dan Fraksi PKB. Padahal, Burhanuddin cukup dekat dengan Hamzah Haz, Ketua Umum PPP. Ia juga pernah menjadi Menko Perekonomian dalam masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, bos besar PKB.
Jadi, kondisi yang dialami Miranda mirip dengan Burhanuddin. Dan keduanya sudah bersaing ketat sejak awal.
Makanya, selain ada cerita miring tentang Miranda, kisah suram soal Burhanuddin juga terdengar di kalangan dewan dan ekonom. Tapi, sami mawon, pria kelahiran Garut yang dikenal low profile ini juga membantah tudingan yang mengarah pada dirinya. ”Saya tidak pernah mau melakukan cara seperti itu,” katanya kepada Bajo Winarno dari TRUST.
Sementara itu, Amru Al Mu’tasim, Wakil Ketua Komisi IX dari PKB, mengatakan, Burhanuddin gagal mendapatkan dukungan penuh dari partainya karena mantan Menko Perekonomian itu tak pernah lagi menemui Abdurrahman Wahid, sejak keduanya tidak lagi duduk di pemerintahan. Lo, memangnya Miranda atau Cyrillius sudah pernah bertemu Abdurrahman? ”Saya tidak tahu,” kata Amru, mengelak.
Namun, menurut seorang sumber yang dekat dengan kalangan Partai Amanat Nasional (PAN), Burhanuddin sempat meraih dukungan dari delapan anggota Fraksi Partai Golkar. Seluruhnya, anggota Golkar di Komisi IX adalah 15 orang. Burhanuddin juga bisa meraih 12 suara dari gabungan partai-partai berbasis massa Islam. M.S. Kaban dari Partai Bulan Bintang membenarkan hal itu. ”Ini memang pilihan ideologis,” katanya.
Nah, buat Miranda, selain ada 11 suara dari PDIP tadi, ternyata ada pula sumbangan tujuh suara dari Golkar. Di luar itu, Miranda lantas memunguti suara-suara yang terserak dari PPP, PKB, Fraksi Reformasi, dan TNI.
Lantas bagaimana dengan calon ketiga, Cyrillus Harinowo? Mungkin pemilihan kali ini bukan saat yang tepat buatnya. Sjamsul Balda dari Fraksi Reformasi mengatakan, Cyrillus lebih baik menjadi deputi gubernur terlebih dahulu.
Proses di DPR itu memang hanya proses politik biasa. Sama sekali tidak mencerminkan sebuah perhelatan yang hendak dicatatkan dalam sejarah republik, tentang pertama kalinya dilakukan pemilihan Gubernur BI oleh DPR. Yang muncul justru kecemasan. Padahal, kondisi keuangan BI sendiri, kini, sudah sangat buruk dengan defisit sebesar Rp 2 triliun. Lantas, akankah proses politik itu mengganggu independensi dan efektivitas kinerja BI di kemudian hari? Apakah fungsi otoritas moneter serta fungsi pengawasan yang mendorong penyehatan perbankan bisa dijalankan?
Sulit untuk menjawab semua itu. Bayangkan, jika desas-desus itu benar adanya, akan seperti apa bank sentral kita nanti kalau dipimpin oleh seorang gubernur yang punya banyak utang budi kepada banyak parpol? Padahal, sekali terpilih, sang gubernur akan terus memimpin selama lima tahun. Ia tak dapat diturunkan di tengah jalan oleh siapa pun. Kecuali, meninggal dunia atau dinyatakan bersalah oleh kekuatan hukum tetap. Atau, ia bersedia mengundurkan diri.
Majalah Trust/Fokus/32/2003
Berikan Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
