|
|
 |
 |
|
 |
|
|
Selamat, Tapi Karena Utang
|
| Hardy R. Hermawan |
| |
Kendati dihantam pembobolan Rp 1,7 triliun, sepintas neraca keuangan Bank BNI boleh dibilang masih mengilap. Rasio-rasio terpenting dalam neraca yang terbit pada akhir kuartal ketiga tahun 2003 juga menunjukkan perbaikan. Rasio kecukupan modal (CAR), misalnya, meningkat menjadi 15,57%. Padahal, setahun lalu, angka itu masih 14,46%.
Kemampuan BNI mempertahankan CAR tinggi terasa makin hebat tatkala aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)-nya justru meningkat. Pada akhir September 2003, ATMR sudah mencapai Rp 61,763 triliun. Setahun lalu, ATMR itu masih senilai Rp 50,284 triliun. Bayangkan, betapa kuatnya aspek permodalan BNI.
CAR didapat dari hasil pembagian modal dengan ATMR. Sampai akhir kuartal ketiga tahun 2003, modal BNI memang melonjak drastis. Kini, modalnya mencapai Rp 10,282 triliun. Ini berarti naik 23% dari Rp 7,659 triliun pada tahun sebelumnya. Itu sebabnya, meski ATMR meningkat, CAR BNI masih bisa ikut melonjak.
Sepanjang setahun ini, sejak September 2002 hingga September 2003, BNI juga telah menyisihkan pencadangan sebesar Rp 1,55 triliun. Memang, upaya untuk mengatasi potensi kerugian akibat masalah kredit ini mengakibatkan pos laba bersih BNI jadi merosot. Belakangan, sebesar Rp 941 miliar dari dana cadangan itu digunakan pula untuk meredam dampak dari kasus pembobolan Rp 1,7 triliun.
Dalam sembilan bulan pertama tahun 2003, BNI hanya bisa meraih laba bersih senilai Rp 1,173 triliun. Padahal, setahun silam, laba bersih tadi masih sebesar Rp 2,108 triliun. Laba bersih per saham BNI juga menurun dari Rp 11 menjadi Rp 6 per saham.
Toh, penyisihan pencadangan sebesar Rp 1,55 triliun ternyata tidak berdampak banyak terhadap rasio kecukupan modal, sebagaimana disebutkan di atas.
Tapi, jangan silau dulu. Neraca BNI yang tampak cantik itu baru di atas kertas. Kondisi BNI sejatinya tidaklah sehebat yang dibayangkan. Betul, pendapatan bunga BNI sekarang pun mencapai Rp 3,56 triliun. Angka itu merupakan kenaikan 20,68% dari pencapaian sebesar Rp 2,95 triliun setahun sebelumnya. Dana pihak ketiga yang bisa dihimpun BNI juga meningkat dari Rp 93 triliun menjadi Rp 103 triliun.
Namun, peningkatan pendapatan ternyata tak banyak terkait dengan menguatnya permodalan. Dari laporan keuangan BNI terbaru terlihat bahwa kenaikan modal inti BNI dalam setahun hanya 7,9% atau sekitar Rp 450 miliar. Kenaikan modal BNI yang sangat besar ini bukanlah berasal dari hasil kerja bank itu sendiri.
Kalau begitu, karena apa? Adalah penerbitan sejumlah obligasi subordinasi yang membuat aspek modal BNI terlihat kekar. Pada akhir September 2003, pinjaman subordinasi BNI tercatat mencapai Rp 2,228 triliun. Padahal, setahun sebelumnya, angka itu masih sebesar Rp 200,25 miliar. Ini lonjakan besar. Dalam se-tahun, BNI sudah menambah utangnya hingga mencapai Rp 2,028 triliun atau meningkat lebih dari 10 kali lipat.
Jelas, kemampuan BNI dalam meningkatkan CAR terjadi karena bank bercap perahu layar itu hebat dalam berutang. Coba kalau bank ini tak berutang ke masyarakat dalam bentuk penerbitan obligasi. Bisa dipastikan CAR BNI akan rontok terhantam pembobolan. ”Bisa-bisa CAR BNI berkurang hingga 1% sampai 2%,” kata Aris Anwari, Direktur Pengawasan Bank Indonesia kepada Kun Wahyu Winasis dari TRUST.
Memang, sekitar tiga bulan lalu, BNI menerbitkan obligasi dalam dua denominasi, yakni rupiah dan dolar. Untuk yang rupiah, obligasi BNI mencapai Rp 1 triliun, sedangkan yang dolar mencapai US$ 150 juta.
Dengan demikian, utang subordinasi yang dimiliki bank pelat merah itu terbilang besar, hingga rasionya mencapai 36,61% dibandingkan modal inti perusahaan. Menurut ketentuan Bank Indonesia, pinjaman semacam itu tak boleh lebih dari 50% dibandingkan modal inti bank.
TAK SEPERTI ASLINYA
Masalahnya, di bank-bank lain, rasio utang subordinasi terhadap modal inti tak sebesar di BNI. Di Bank Mandiri, misalnya, rasio utang subordinasi terhadap modal inti pada Juni 2003 sebesar 29,52%. Di Bank Rakyat Indonesia, rasio utang semacam itu pada semester pertama tahun 2003 bahkan hanya 10,98%. Bank swasta semacam Bank Danamon juga hanya mencatatkan rasio sebesar 11,28%. Adapun Bank Niaga memiliki rasio 13,14%.
Jelaslah pula, birunya rapor BNI yang disebabkan oleh utang subordinasi tak serta merta menjamin tingkat kesehatan bank itu. Bahkan langkah BNI menerbitkan obligasi subordinasi pada akhir Juli 2003 menimbulkan tanda tanya. Tidakkah penerbitan obligasi dimaksudkan untuk menambal bolongnya neraca BNI akibat pembobolan?
Boleh saja pertanyaan itu dianggap dugaan belaka. Namun, bila ditilik dari fakta bahwa penerbitan obligasi dilakukan setelah terjadinya kasus pembobolan BNI sebesar Rp 1,7 triliun pada kurun waktu Desember 2002 sampai Juli 2003, agaknya dugaan itu kian menguat. Apalagi BNI sebelumnya juga didera kasus pembobolan lain senilai Rp 320 miliar dari deposit on call milik Bank Pembangunan Daerah Bali dan Bank Shinta.
Dulu, Direktur Utama BNI Saifuddien Hasan sempat menyatakan bahwa tujuan BNI menerbitkan obligasi jenis ini untuk meningkatkan CAR hingga ke posisi 19,34%. Saifuddien juga mengatakan bahwa penguatan modal dengan cara itu dilakukan agar BNI dapat memenuhi CAR minimal, berdasarkan ketentuan Basel II dari Bank for International Settlement (BIS). Menurut ketentuan ini, penghitungan CAR harus memasukkan aspek risiko pasar dan risiko operasional ketika mengukur ATMR. Berarti, ATMR BNI sesungguhnya lebih besar ketimbang ATMR yang sekarang tercatat, karena hanya memasukkan risiko kredit.
Kalau dihitung-hitung, sebetulnya BNI tak butuh penguatan modal. Sebab, dengan tetap mengacu pada ketentuan Basel II, CAR-nya paling banter hanya akan turun sampai 2%. Dengan CAR yang sudah di atas 15%, tentu BNI tak usah khawatir. Benar, Bank Indonesia akan menaikkan lagi CAR minimal hingga level 12%. Tapi, itu kan masih lama. Sekarang ini, dengan CAR minimal 8%, BNI masih aman. Lagi pula Saifuddien acap mengatakan bahwa kinerja BNI cukup baik, sehingga mampu meningkatkan penguatan modal dari hasil pendapatannya sendiri.
Yang perlu dicermati, risiko menerbitkan obligasi subordinasi tidaklah kecil. Menurut pengamat ekonomi Iman Sugema dari Indef, dengan fungsi intermediasi yang belum normal, kebanyakan bank akan gagal mendapatkan laba optimal. ”Kalau sudah begitu, bagaimana mereka membayar obligasi itu ketika jatuh tempo?” katanya.
Selain itu, fungsi intermediasi yang masih seret juga bisa menimbulkan berbagai tindak kejahatan, semacam pembobolan. Buntutnya, BNI makin sulit memosisikan dirinya sebagai bank profesional. Boleh saja manajemen BNI mengatakan bahwa masalah akuntansi dalam kasus pembobolan ini sudah bisa diatasi dengan terbitnya laporan keuangan terbaru. Tapi, bukan itu masalah pokoknya. Yang jadi soal adalah lemahnya manajemen pengawasan BNI dalam menghadapi tindakan penggerogotan uang rakyat yang mereka kelola.
Berikan Komentar untuk artikel ini
Lihat Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
