Jumat, 10 September 2010 | Berlangganan Majalah TRUST 
 
 

Kemelut Menghadang Garuda

Hardy R. Hermawan, Ariyanto, Kun Wahyu Winasis, Dikky Setiawan, dan Subhan Surya Atmaja
 
Ini kali adalah injury time kedua buat Indra Setiawan. Direktur Utama PT Garuda Indonesia itu lagi-lagi urung digeser dari jabatannya. Dulu, tujuh bulan silam, Indra batal lengser karena Menteri BUMN waktu itu, Laksamana Sukardi, rikuh mengangkat kakaknya, Samudra Su-kardi, sebagai pengganti Indra. Maklum, waktu itu mau pemilu. Laksamana takut partainya (PDI Perjuangan) tidak popular karena keputusannya. Kini, Sugiharto, pengganti Laksamana, tak jadi pula menggeser Indra.

Penggantian Indra, menurut Sugiharto, baru akan dilakukan jika pengusutan kasus pembunuhan Munir, aktivis hak asasi manusia, tuntas dikerjakan. Munir meninggal pada awal September 2004 dalam pesawat Garuda 974 yang dinaikinya menuju Amsterdam, Belanda. Belakangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengusut kasus itu. Tim ini, pekan lalu, menyampaikan temuannya.

 Artikel Lain
Seperti Gaya Seorang Eka Tjipta
Dipo dan Gagasannya
Duit Investor pun Disikat
Menjelang Penyidikan Mantan Bos Pertamina
Kemelut Menghadang Garuda
Ayo, Ganyang Penyelundup Ponsel!
Jangan sampai Terlambat
Gerakan Penyela matan Texmaco
Beralihnya Si Angsa Emas
Dengan Maxis, Lippo Tidak Tulalit

Menurut TPF, karyawan dan pejabat Garuda diduga terlibat dalam kematian aktivis itu. Bahkan, tim ini juga menilai kematian Munir dise-babkan oleh kejahatan yang bersifat konspiratif. Seorang sumber di kepolisian lalu mengatakan, karyawan Garuda yang diduga terlibat itu adalah Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda yang ikut terbang bersama Munir sebagai aviation security. Lantas, pejabat yang dicurigai TPF adalah Ramelgia Anwar, Vice President Corporate Security Garuda.

TPF mendapatkan temuan itu setelah melakukan investigasi ke Garuda, Angkasa Pura, Telkom, dan lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, Brigadir Jenderal (Polisi) Marsudi Hanafi, Ketua TPF, juga meminta pihak kepolisian nantinya menyidik petugas operasi CCTV (kamera) di Bandara Soekarno-Hatta yang bekerja saat Munir meninggalkan Indonesia.

Marsudi juga menjelaskan, kemungkinan terlibatnya orang dalam Garuda itu muncul dari bukti materiil yang ditemukannya. Jadi, menurut Marsudi, ada sejumlah kejanggalan yang berkaitan dengan penugasan Pollycarpus sebagai aviation security pada penerbangan yang membawa Munir ke Belanda.

Kejanggalan itu berupa surat tugas buat Pollycarpus yang diyakini baru dibuat pada 17 September 2004. Padahal, di surat itu, tanggal yang tercantum adalah 4 September 2004. Sudah begitu, 4 September 2004 adalah hari Sabtu. Ini aneh, karena manajemen Garuda selalu libur di hari itu. Indra Setiawan diyakini mengetahui benar ihwal latar adanya surat tugas buat Pollycarpus itu.

Hingga sekarang, pengusutan kasus Munir—alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, satu almamater dengan Sadrach M. Nababan, salah satu pilot terbaik yang pernah dimiliki Garuda—masih terus berlanjut. Presiden sendiri sudah membuka pintu bagi TPF untuk melakukan pengusutan ke kantor Badan Intelijen Negara (BIN) atas kasus itu. Pengusutan itu dilakukan karena ada dugaan bahwa Pollycarpus—yang disebut-sebut acap membawa senjata api itu—adalah orang BIN yang ”ditanam” di Garuda.

Yang pasti, gara-gara kasus itu, masa jabatan Indra Setiawan kembali bertam-bah panjang. Sementara itu, Emirsyah Satar urung menjadi orang nomor satu di flag carrier tersebut. Padahal, Direktur Keuangan Garuda dan Wakil Presiden Direktur Bank Danamon ini sudah disebut-sebut akan menggantikan Indra. Bahkan, undangan pelantikan Emirsyah sudah sempat tersebar ke beberapa kalangan sejak dua pekan silam. Kisah ini juga mengulang peristiwa sebelumnya, ketika undangan pelantikan Samudra untuk menjadi Direktur Utama Garuda juga sempat beredar.

Alhasil, dengan pembatalan pelantikan atas Emirsyah Satar itu, proses pencalonan bos Garuda pun kembali dimulai dari awal. Tak ayal, bursa pun kembali ramai. Sejumlah nama disebut-sebut lagi. Emirsyah dan Samudra Sukardi (yang juga Direktur Utama PT Abacus Distribution Systems Indonesia, anak perusahaan Garuda) dijagokan kembali. Tapi, nama lain seperti Gunarni Soeworo (Komisaris Garuda), Hotasi Nababan (Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines), Edie Haryoto (Direktur Utama Angkasa Pura II), dan Aminuddin Tjikman, mantan Direktur Garuda, juga tak bisa diabaikan.

Indra sendiri, seperti biasa, tak pernah diperhitungkan akan kembali meneruskan masa jabatannya. Apalagi, kasus pembunuhan atas Munir ini akan membuat citranya semakin buruk. Namun, dilihat dari peruntungannya yang selalu bagus, bisa jadi Indra akan tetap bisa mempertahankan jabatannya.

UTANG MASIH SANGAT MEMBELIT
Yang pasti, siapa pun yang nanti akan terpilih menjadi pemegang kemudi Garuda, ia akan dihadapkan pada sebuah fakta bahwa kondisi keuangan Garuda sudah sangat buruk. Perusa-haan ini sempat memiliki utang senilai US$ 1,1 miliar tatkala krisis mulai menghantam pada akhir 1997.
Kini, hampir segala restrukturisasi atas utang itu telah dijalankan, dan ribuan karyawan pun sudah dipangkas demi efisiensi. Hasilnya, Garuda nyaris tak memiliki ekuitas yang berarti lagi. Pesawat yang ada adalah sewaan. Aset properti pun boleh dibilang tak punya lagi.

Ada, memang, sejumlah anak perusahaan yang masih bisa dijual. Saat ini, Garuda memiliki delapan anak perusahaan. Empat sudah berstatus perusahaan tersendiri, yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (pemeliharaan dan overhaul pesawat), PT Gapura Angkasa (ground handling), PT Abacus Distribution Systems Indonesia (sistem reservasi online), dan PT Aerowisata (katering pesawat, hotel, transportasi darat, serta travel and tours).

Lantas, empat anak perusahaan lainnya berstatus strategic business unit (SBU), yakni Garuda Aviation Training (pelatihan aviasi dan umum), Garuda Sentra Medika (layanan kesehatan), Garuda Information Services (pusat teknologi informasi), dan Garuda Indonesia Cargo (layanan kargo).
Namun, toh penjualan anak perusahaan itu juga bukan perkara mudah. Jangankan menjual anak perusahaan, upaya memisahkan anak-anak perusahaan dari induknya (spin-off) saja tidak berjalan mulus. Kebanyakan karyawan justru menginginkan tetap bernaung di bawah mana-jemen Garuda yang gemuk.

Pernah, pada pertengahan tahun 2003, sebanyak 600-an teknisi pesawat mengancam mogok kerja karena menolak pengalihan status karyawannya ke PT GMF-Aero Asia.
Lantas, kalaupun penjualan anak perusahaan itu dilakukan, hasilnya diperkirakan tak akan mampu menutup sisa utang Garuda yang—hingga Desember 2004—masih mencapai US$ 850 juta. Sekitar US$ 650 juta dari jumlah tersebut merupakan utang kepada kreditor asing.

Menyedihkan, memang, kemelut yang menimpa perusahaan pelat merah tersebut. Indra Setiawan sendiri sudah memprediksi bahwa tahun 2005 ini Garuda akan memperoleh laba operasi sebesar Rp 190,2. Angka itu didapat dari selisih proyeksi pendapatan operasi sebesar Rp 11,823 triliun dengan biaya operasi yang diduga mencapai Rp 11,633 triliun.

Lalu, berapa laba bersihnya? Indra mengaku tak bisa memerinci. Tapi, dari laba operasi yang hanya sebesar itu, laba bersih perusahaan diperkirakan tidak akan besar. Malah, yang ada justru bisa rugi. Maklum, biaya pajak, amortisasi, dan depresiasi untuk perusahaan yang mengelola pesawat seperti Garuda lumayan besar. Bahkan, kalau harga BBM di pasar internasional naik lagi, tentu biaya tadi akan bertambah besar.

KARYAWAN BANYAK YANG RESAH
Celakanya lagi, ketika masalah keuangan itu masih membebani kiprah Garuda, perusahaan itu juga acap diterjang persoalan kepegawaian. Dalam dua tahun terakhir ini, tak kurang dari tiga kali Garuda menghadapi ancaman mogok para karyawannya. Pada awal 2003, sejumlah pilot Garuda menolak terbang dengan alasan gaji mereka tidak sesuai dengan standar profesi pilot.

Lalu, pada pertengahan 2003, ancaman mogok itu datang lagi dari 641 karyawan yang tergabung dalam Ikatan Teknisi Pesawat Udara (ITPU). Ancaman itu muncul gara-gara mereka tidak sudi dipisahkan dari sang induk untuk dipindahkan ke anak perusahaan yang bernama Garuda Maintenance Facility-Aero Asia (GMF-AA).

Kini, ancaman mogok akan kembali datang dari sejumlah kru Garuda nonpilot. Mereka rupanya cemburu melihat para pilot mendapat bonus dan kenaikan gaji yang besar. Para karyawan juga geram pada pernyataan Direksi Garuda di DPR bahwa kesejahteraan karyawan Garuda sudah memadai. Di lain pihak, karyawan merasa, kesejahteraan itu masih jauh dari harapan. Tak ayal, sejumlah karyawan Garuda yang enggan disebut na-manya pun mengatakan, mogok itu akan direncanakan berlangsung pertengahan Maret ini.

Nah, berjuta masalah itulah agaknya yang akan menghadang petinggi Garuda kelak. Tapi, jangan kaget kalau masih banyak orang yang berminat menjadi pemegang tuas kemudi maskapai ini. Toh, jabatan Direktur Utama Garuda, flag carrier Indonesia di dunia internasional, memang prestisius. Lagi pula, jangan lupa, omzet perusahaan ini mencapai Rp 10 triliun lebih per tahun. Jadi, buat sebagian orang yang memiliki motivasi tertentu, itu saja sudah sangat menggiurkan.

Majalah Trust/Fokus/23/2005-07/03/05

Berikan Komentar untuk artikel ini

Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007
www.mnc.co.id
  Copyright © 2002-2006 Majalahtrust.com. All Rights Reserved. Design by Proweb Indonesia