|
|
 |
 |
|
 |
|
|
Sulitnya Menjadi Tuan di Rumah Sendiri
|
| Hardy R. Hermawan, Bona Ventura, Hendra Gunawan, M. Al Azhari, Nurul Kolbi, dan Wisnu Arto Subari |
| |
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mungkin sudah merasa lebih lega sekarang. Paling tidak, satu masalah yang selama ini membebaninya telah mulai menemui jalan keluar. Kini, Presiden bisa lebih merasa tenang ketika menerima kedatangan Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri Amerika, yang akan berkunjung ke Jakarta, pekan ini.
Sebelumnya, Presiden jelas dipusingkan oleh persoalan pengelolaan Blok Cepu. Ladang minyak dan gas raksasa yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur itu menjadi ajang pertarungan dua perusahaan minyak: Pertamina dan ExxonMobil dari Amerika. Kedua perusahaan itu sama-sama keukeuh ingin menjadi operator di tapal batas tersebut.
Cepu memang layak diperebutkan. Di sana, ada cadangan minyak sebesar 400 MMBO. Dengan cadangan sebesar itu, pengelola Cepu bisa mendapatkan ROI (return on investment) hingga ribuan persen.
Tapi, memilih satu dari dua perusahaan tadi untuk menjadi kontraktor di sana jelas merupakan dilema. Sebab, jika Exxon yang terpilih, maka risiko hukumnya lumayan besar. Luhut Pangaribuan, seorang pengacara, mengatakan bahwa risiko itu sudah muncul dari sejarah Blok Cepu yang rumit. Awalnya, Blok Cepu dikuasai oleh Humpuss Petrogas. Tapi, dengan cara agak aneh, hak itu beralih kepada Ampolex--yang kemudian diakuisisi oleh Exxon. Sudah begitu, kontrak asistensi teknis (TAC) atas Blok Cepu itu diubah pula oleh Exxon menjadi kontrak bagi hasil (PSC).
Di samping itu, ada pula kemungkinan bahwa pengelolaan Cepu oleh Exxon tidak akan membawa manfaat optimal buat negara. Ingat, dua tahun silam, kajian Exxon soal biaya operasional di ladang minyak itu sempat dicurigai mengandung unsur penggelembungan. Tak tanggung-tanggung, penggelembungan biaya operasional itu diduga mencapai US$ 234 juta.
Namun, kalau Pertamina yang terpilih, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi BUMN itu juga masih diragukan. Kemampuan pendanaan Pertamina pun masih menjadi tanda tanya. Dan, yang lebih menggelisahkan lagi, kemenangan Pertamina bisa membuat orang-orang Amerika tak lagi happy. Padahal, Amerika adalah mitra ekonomi terpenting buat Indonesia. Pengaruh negara itu di dunia internasional nauzdubillah kuatnya. Condoleezza Rice, sang menteri tadi, juga pernah menjadi “orang dalam” di Exxon.
Tak ayal, Presiden pun kemudian harus membuat pilihan. Dari Yangoon, Myanmar, Kepala Negara lalu memberi isyarat. “Pertamina harus di-overhaul,” katanya. Isyarat yang amat jelas. Manajemen lama Pertamina harus diganti. Dan ini merupakan langkah awal dari penyelesaian masalah yang menjadi beban Presiden tadi.
Setelah itu, seluruh Direksi Pertamina pimpinan Widya Purnama dikumpulkan di rumah dinas Menteri Negara BUMN, Sugiharto, di kawasan Widya Chandra, Selasa silam. Di sana, Widya harus menerima kenyataan: masa jabatannya di Pertamina diberhentikan. Widya digantikan Ari Soemarno, yang sebelumnya adalah Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina.
Seusai pertemuan tersebut, Widya pulang tanpa mau memberikan komentar. Alfred Rohimone, koleganya yang kini mantan Direktur Keuangan Pertamina, juga diam seribu bahasa. Sebuah perlawanan telah terpatahkan.
ExxonMobil akan Lebih Dominan
Selanjutnya, semuanya tampak begitu jelas: Exxon akan lebih dominan dalam pengelolaan Cepu. Sebelumnya, tim perunding pemerintah dengan Exxon sudah menyepakati bahwa Blok Cepu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur akan digarap kontraktornya dengan sistem bagi hasil. Pemerintah RI menerima bagian 85%--dengan asumsi harga minyak di atas US$ 45 per barel.
Lalu, yang 15% dibagi untuk para kontraktor: ExxonMobil, Pertamina, dan pemerintah daerah. Exxon dan Pertamina mendapat masing-masing 45% dari yang 15% tadi. Sisa yang 10% bakal didapat empat pemerintah daerah. Tadinya, saham 10% itu hanya akan diperuntukkan bagi Kabupaten Bojonegoro. Namun, Presiden Yudhoyono memutuskan bahwa pemerintah-pemerintah daerah di Jawa Timur akan kebagian 6,7%, dan yang di Jawa Tengah mendapat 3,3%.
Kabarnya, penguasaan 10% oleh satu kabupaten dikhawatirkan bakal membawa moral hazard yang tinggi yang menguntungkan Exxon atau Pertamina sendiri. Makanya harus ada pemecahan. Provinsi Jawa Tengah pun mendapat 1,09% dan Provinsi Jawa Timur mendapat 2,24%. Kabupaten Blora memperoleh 2,18%, sedangkan Kabupaten Bojonegoro 4,48%.
Exxon yang sempat ingin menjadi operator tunggal selama 30 tahun dan Pertamina yang meminta agar pengelolaan Cepu dilakukan bergantian masing-masing selama lima tahun, kini menerima usulan pemerintah untuk membentuk perusahaan patungan. Dan, di bawah kepemimpinan Ari Soemarno, persoalan pengelolaan Blok Cepu ini tampaknya akan lebih smooth. Posisi general manager (GM) untuk perusahaan patungan baru itu mungkin akan diisi orang Indonesia—atau bahkan orang Pertamina. Tapi, jelas ia akan sangat “Exxon friendly.”
Maman Budiman, Vice Presiden ExxonMobil Indonesia, mengatakan bahwa komposisi orang-orang yang akan mengelola perusahaan patungan itu bakal seimbang. Tapi, jangan lupakan BUMD yang mungkin terlibat dalam perusahaan patungan tadi. Sebab, mereka dikabarkan sudah membentuk satu konsorsium yang siap mengisi bagian yang 10% tadi.
Sugeng Suparwoto, juru bicara PT Surya Energi Raya (perusahaan yang sudah pasti akan menjadi representasi Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan Cepu), mengatakan konsorsium itu kemungkinan akan siap dengan dana yang dibutuhkan untuk turut berinvestasi.
Tapi, bagaimana jika mereka tidak siap?
Menurut Maman sih, jika kalangan BUMD tadi tidak sanggup, maka kewajiban mereka akan ditutup oleh Pertamina dan ExxonMobil. Artinya, kedua perusahaan itu akan menambah lagi investasi yang diperlukan. Daerah akan tetap kebagian hasil--tetapi itu sudah dikurangi biaya operasi plus investasi tadi.
Dari sana terlihat bahwa salah satu pihak--apakah itu Exxon atau Pertamina—akan tampil menjadi mayoritas dan bisa lebih dominan dalam mengambil keputusan. Sebab, kepemilikan daerah tidak sama besar. Jadi, sulit membayangkan posisi Exxon dan Pertamina akan setara lagi di Cepu.
Kalau Exxon atau Pertamina mendapat kesempatan untuk menutup kewajiban Kabupaten Bojonegoro dan Blora saja, misalnya, maka perusahaan itu sudah memiliki tambahan penguasaan 6,66%. Jika dijumlahkan dengan 45% yang mereka miliki sebelumnya, maka penguasaan itu akan meningkat menjadi 51,66%. Tapi, sekarang ini, menebak perusahaan mana yang akan menjadi penguasa Cepu, setelah tak ada lagi Widya, akan jauh lebih gampang.
Ada Suap US$ 50 Juta?
Apalagi, seorang pejabat Kementerian BUMN sudah mengatakan bahwa Exxon memang lebih berhak mendapatkan hak pengelolaan Cepu. Toh, Exxon juga yang menemukan adanya ladang migas di kawasan itu dengan biaya yang lumayan besar. Sebelumnya, ujar sang pejabat tadi, Pertamina sempat melakukan kajian tetapi tidak menemukan apa-apa.
Pejabat ini juga yang meragukan kemampuan Pertamina dalam mengelola Cepu. “Saya pernah di Pertamina. Saya tahu kualitas SDM maupun teknologinya. Dulu, Pertamina gagal menemukan minyak di Cepu. Itu saja sudah bisa menjadi patokan,” ujarnya.
Pejabat-pejabat pemerintahan yang lain juga tampak berpihak kepada Exxon. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pengelolaan Blok Cepu bukan urusan nasionalisme, tetapi merupakan masalah profesionalisme. Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro juga mengatakan bahwa Blok Cepu harus dikerjakan oleh perusahaan kelas dunia yang bonafide. Serentetan pernyataan yang arahnya gampang ditebak.
Ah, Blok Cepu memang penuh warna. Bahkan, ladang minyak dan gas itu tidak hanya menjadi ajang pertarungan politik dan bisnis, tetapi juga dikabarkan sudah menjadi arena sogok-menyogok. Selentingan yang beredar di Jakarta menyebutkan, ada duit US$ 50 juta yang mengalir ke sejumlah nama penting sebagai hadiah atas mulusnya rencana salah satu perusahaan yang ingin menjadi operator pengelola Blok Cepu.
Sejauh ini, kabar itu memang masih spekulatif. Deva Rachman, juru bicara Exxon, lalu membantah anggapan bahwa Exxon terlibat dalam penyuapan. Pertamina sendiri, kita tahu, sudah berganti nakhoda dan tak lagi ngotot menjadi penguasa Cepu.
Jadi, kabar ini hanya isapan jempol semata? Mungkin saja begitu. Namun, dua anggota parlemen—Didik J. Rachbini (Partai Amanat Nasional) dan Ami Taher (Partai Keadilan Sejahtera)—meminta aparat hukum tidak membiarkan isu itu menguap begitu saja. Mereka menilai, segala sesuatu yang menyangkut Cepu harus dikaji dan dibuka secara transparan, termasuk soal dugaan tindak lancung tadi.
Yang pasti, Cepu memberi kita sebuah pelajaran tentang betapa susahnya menjadi tuan di rumah sendiri. Padahal, jurus-jurus Widya Purnama ketika mengupayakan agar Pertamina berjaya di Cepu sudah terbilang jitu. Widya menawarkan biaya operasional yang lebih murah. Dalam hitungan Widya, pengelolaan Cepu hanya memerlukan duit US$ 120 juta per tahun. Padahal, Exxon menghitungnya senilai US$ 450 juta.
Widya juga memperkuat kuda-kudanya dengan menegaskan bahwa kemampuan pendanaan dan teknologi Pertamina sudah memadai untuk menjadi operator ladang migas tersebut. Namun, jurus-jurus itu juga yang membuat para petinggi republik ini jadi geregetan. Tak ayal, selama masa jabatannya, posisi Widya acap rawan. Tak kurang dari tujuh kali surat peringatan dikirim Menteri Negara BUMN, Sugiharto, kepadanya.
Lalu mengapa posisi Widya sebelumnya selalu aman? Syahdan, menurut seorang sumber, Widya dilindungi oleh Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet RI. Makanya ketika Sudi sekarang digoyang isu surat sakti, posisi Widya menjadi rentan. Widya sendiri tegas-tegas membantah hubungan antara dirinya dengan Sudi. “Jangan kait-kaitkan itu. Kasihan Pak Sudi. Beliau tidak punya hubungan apa-apa dengan Pertamina,” ujarnya.
Ada atau tidak ada hubungan, hal itu sudah tidak penting lagi. Yang jelas, sekarang persoalan sudah lebih clear. Jadi, selamat datang, Madam Rice…!
Berikan Komentar untuk artikel ini
Lihat Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
