Jumat, 10 September 2010 | Berlangganan Majalah TRUST 
 
 

Pilih Salah Satu, Lalu Kocok Ulang
Persaingan antara Arwin dan Garuda sudah terjadi sejak awal. Kini, pemerintah harus tegas memilih satu dari dua orang tersebut untuk bertahan di Telkom.

Hardy R. Hermawan, Febry Mahimza, Agus S. Riyanto, Ahmad Pahingguan, dan Windarto
 
WAJAR kalau PT Telkom kini semakin membara. Maklum, ada dua ”matahari” di sana. ”Matahari” pertama adalah Arwin Rasyid, sang direktur utama. ”Matahari” kedua adalah Garuda Sugardo, wakil direktur utama. Tadinya, Arwin dan Garuda bersaing ketat untuk menjadi pemuncak Telkom. Dua-duanya memiliki dukungan politik amat kuat. Arwin dekat dengan RI-1. Pekan silam, ia sempat diundang ke istana. Garuda akrab dengan Sugiharto (Menteri BUMN) dan Tanri Abeng, Komisaris Utama Telkom, yang dekat dengan RI-2.
Seorang pejabat Kementerian BUMN membisikkan, pemerintah sempat bingung ketika harus memilih salah satunya untuk diangkat menjadi komandan di Telkom.
Alhasil, lewat Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mengambil jalan kompromi. Dalam RUPS Telkom tahun 2005, dua orang tadi resmi diberi tempat di Telkom sebagai orang nomor satu dan dua. Sebuah kompromi khas Yudhoyono.

 Artikel Lain
Jurus BNI Memotong Rugi
Bakrie Enggan Lama-Lama Berkubang
Arwin Rasyid, Direktur Utama PT Telkom: ”Lebih Etis Saya Sampaikan ke Komisaris”
Duit dalam Kemelut
Pilih Salah Satu, Lalu Kocok Ulang
Fransiscus Welirang, Vice President Director PT Indofood Sukses Makmur:
Naga Asia Tak Pernah Berhenti Ekspansi
Medco Merambah Dunia
Ada Korupsi (Lagi) di Jamsostek?
Sulitnya Menjadi Tuan di Rumah Sendiri
Kini, kompromi itu harus dibayar mahal. Telkom terancam retak di dalam. Seorang pejabat Telkom mengatakan, perseteruan dua orang itu bahkan sudah terlihat sejak tiga bulan mereka memimpin Telkom. Tak ayal, rencana kerja Telkom pun menjadi berantakan.
Dalam suratnya kepada Menteri BUMN Sugiharto, 31 Agustus lalu, Dewan Komisaris Telkom mencatat bahwa penyerapan capital expenditure (capex) Telkom terus menurun. Pada tahun 2005, penyerapan capex itu hanya sebesar 53,75%. Kini, hingga Juli 2006, penyerapan capex tadi bahkan baru 15% saja.
Gawat? Bisa jadi demikian. Dengan penyerapan capex serendah itu, Telkom terancam tak bisa menyiapkan barang jualan untuk tahun 2007. Para pesaing Telkom tentu akan memanfaatkan benar situasi ini. Mereka bakal mengisi pasar dan meninggalkan Telkom. Pendapatan Telkom bisa terancam—kendati untuk saat-saat ini laporan keuangannya terlihat selalu bagus karena memiliki anak perusahaan: Telkomsel, operator seluler terlaris di Tanah Air.
Tapi, ngomong-ngomong, apa sebenarnya yang membuat perseteruan ”dua matahari” di Telkom mencuat hebat? Banyak faktor, mungkin. Pertama, ya itu tadi, karena Arwin dan Garuda sempat bersaing menjadi orang nomor satu di Telkom. Secara psikologis, suasana persaingan itu bisa jadi terbawa hingga kini.
Betul, sebelumnya juga ada nama John Welly yang menjadi calon Direktur Utama Telkom. Kini, John (52 tahun) masuk dalam jajaran direksi, yakni sebagai direktur SDM. Tapi, John tidak diunggulkan. Lagi pula, ia pernah terkena kasus hukum sehingga menjadi jauh lebih low profile. John sekarang justru merasa nyaman di posisi yang juga pernah ia duduki pada tahun 1995-1998 itu. Kalaupun ada yang membuat John tak nyaman, mungkin itu juga bersumber pada persaingan antara Arwin dan Garuda.
Lantas, apalagi yang membuat sengkarut itu terus ada? Boleh jadi, ini disebabkan gaya Arwin ketika memimpin Telkom. Arwin menegaskan, ia datang ke Telkom dengan niat membangun good corporate governance (GCG). Arwin menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta fairness dalam proses bisnis di Telkom, mulai dari sebatas promosi karyawan hingga pelaksanaan proses tender pengadaan barang. Niat yang amat mulia.
Masalahnya, Arwin tak mampu meyakinkan semua orang Telkom tentang rencananya tersebut. Akibatnya, rencana tadi lebih dianggap mengganggu ”kemapanan” di Telkom. Syinar Budhi, Ketua Umum DPP Serikat Karyawan (Sekar) Telkom, mengatakan bahwa komunikasi Arwin yang buruk membuat banyak orang Telkom merasa tersinggung.
Sekar Telkom juga menilai Arwin tidak memiliki komitmen kuat terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam siaran pers yang diteken Syinar Budhi, Wisnu Adi (sekjen), dan Herry Kusaery (Ketua MPO), Sekar menegaskan bahwa Arwin juga sering lambat mengambil keputusan strategis. Akibatnya, operasional perusahaan jadi terganggu.
Tapi, benarkah seluruh karyawan Telkom meragukan kepemimpinan Arwin? Belum tentu juga. Menurut Sahrul Akhyar, Ketua DPW Sekar Telkom Divre IV (Jawa Tengah), masih banyak karyawan yang melihat Arwin tetap layak memimpin Telkom. Sahrul yang sengaja datang ke Jakarta itu bahkan yakin bahwa Arwin akan mampu menjadikan Telkom bersih dari unsur-unsur KKN.

MENTERI BUMN PERNAH DIMINTA MEMILIH
Arwin memang seorang profesional nan cerdas. Gagasan-gagasannya diakui sangat bagus. Namun, ia cenderung abai terhadap budaya kerja yang sudah terpatri di BUMN besar seperti Telkom. Itu sebabnya hubungan Arwin dengan kalangan direksi, komisaris utama, dan para karyawan yang menjadi pengurus teras Sekar Telkom menjadi tidak harmonis. Arwin terbiasa memimpin dengan gaya blakblakan. Dan itu mengagetkan orang Telkom yang kental dengan budaya ”unggah-ungguh”.
Sudah begitu, Arwin juga dinilai tidak ”cengli” ketika mengangkat empat orang dari luar Telkom menjadi pejabat risk management, strategic investment, investor relation, dan konsultan bisnis. Gaji mereka besar, sekitar US$ 88 ribu per bulan. Seiring berjalannya waktu, dua dari empat orang tersebut—David Burke dan Tien Thinh Pham (suami artis Tamara Geraldine)—juga ditunjuk Arwin untuk menjadi presiden komisaris dan komisaris di sebuah anak perusahaan Telkom.
Padahal, menurut Garuda Sugardo, banyak orang Telkom yang memiliki kemampuan setara dengan orang-orang asing itu. Lagi pula, AD/ART di lingkungan Telkom masih melarang orang asing menjadi komisaris di anak perusahaan yang semua sahamnya dimiliki oleh Telkom.
Namun, Garuda (57 tahun) sendiri dinilai masih terlalu berambisi untuk menjadi orang nomor satu di Telkom. Boleh-boleh saja sebetulnya. Toh, Garuda sudah hampir 30 tahun bekerja di Telkom. Ia sukses memimpin Telkomsel dan usianya 8 tahun lebih tua daripada Arwin. Kepada TRUST, Garuda memang menegaskan bahwa ambisinya sudah ia kubur sejak tahun silam—ketika RUPS hanya memutuskannya menjadi wakil direktur utama.
Tapi, seorang pengurus Sekar mengatakan, adanya penolakan sebagian orang Telkom terhadap gaya Arwin yang kurang egaliter sejak awal telah membuat Garuda sadar bahwa ia masih punya peluang. Suara Garuda yang begitu kencang menyoroti Arwin juga membuat orang-orang percaya bahwa ambisi itu masih ada. Garuda juga terlihat sering runtang-runtung dengan pengurus Sekar.
Garuda sendiri menegaskan bahwa komunikasi antara jajaran direksi dengan direktur utama sudah tak harmonis. Bahkan, ujar Garuda, jika sebelumnya masih ada direksi yang sepaham dengan Arwin, kini kondisinya berbalik. Seluruh direktur dan komisaris PT Telkom, menurutnya, sepakat dengan isi surat Dewan Komisaris kepada Menteri Negara BUMN per tanggal 31 Agustus tadi. Sebuah klaim yang masih spekulatif.
O ya, selain menyangkut soal kinerja operasional Telkom yang mencemaskan, surat Dewan Komisaris tadi juga berisi penilaian bahwa Arwin sering bergaya one man show—dan gaya itu dinilai bertentangan dengan pola manajemen Telkom. Kepada Pak Menteri, Dewan Komisaris juga meminta agar Arwin ”diberi posisi yang lebih sesuai dengan core competence, gaya, dan pendekatan manajemennya.”
Menurut seorang sumber, Dewan Komisaris Telkom sebelumnya juga pernah menyurati Menteri Sugiharto, beberapa pekan sebelum RUPS Telkom, 30 Juni silam. Waktu itu, Dewan Komisaris meminta Menteri memilih satu di antara Arwin atau Garuda untuk terus memimpin Telkom. Soalnya, selama satu tahun mereka berdua dalam satu tim, sudah terlihat suasana tidak kompak. Tapi, Menteri saat itu mempertahankan status quo.
Herry Kusaery, Ketua MPO Sekar, yang sekarang bernafsu menjatuhkan Arwin, juga mendesak adanya status quo dalam RUPS tersebut. Akibatnya, Arwin dan Garuda tetap dipaksakan berada dalam satu perahu.
Kini, adanya dua nakhoda dalam satu perahu jelas tak bisa dibiarkan lagi. Menteri BUMN harus segera mengambil tindakan. Betul, pencopotan direksi BUMN seperti Telkom—yang sudah go public—memang harus lewat RUPS. Tapi, untuk sementara ini, Menteri bisa menonaktifkan salah satu dari dua ”matahari” tadi. Lantas, melakukan kocok ulang dalam RUPS berikutnya. o


Berikan Komentar untuk artikel ini
Lihat Komentar untuk artikel ini

Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007
www.mnc.co.id
  Copyright © 2002-2006 Majalahtrust.com. All Rights Reserved. Design by Proweb Indonesia