|
|
 |
|
INKONSISTENSI KRITIK SBY
|
|
| |
Pernyataan SBY yang mengkritik tiga sistem ekonomi, yaitu kapitalisme, komunisme, dan neoliberalisme, sungguh terasa aneh. Pernyataan itu justru hadir di tengah gencarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi kapitalisme-neoliberalisme di bawah kepemimpinan presiden hasil Pemilu 2004 ini.
Sejatinya, kritik SBY terhadap kapitalisme global bukan barang jualan baru. Pada beberapa kesempatan, ia pernah menegaskan hal yang sama. Bahkan ketika menyampaikan pidato awal tahun, SBY mengajukan tiga komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kemandirian bangsa. Tiga hal pokok tersebut adalah kemandirian di bidang ekonomi, politik, dan pertahanan negara.
Di sinilah letak persoalannya. SBY bersikap mendua. Ia mengkritik kapitalisme, dan mendorong kemandirian, sementara di saat yang sama, berbagai kebijakan politik dan ekonomi neoliberal pro IMF dan Bank Dunia kerap lahir atas persetujuannya.
Rakyat tentu tidak pernah lupa betapa sadisnya pencabutan subsidi BBM, dua tahun lalu. Kita juga marah ketika pemerintah melaksanakan kebijakan liberalisasi perdagangan dengan membuka keran impor bagi produk-produk pertanian. Dan paling banyak diributkan adalah penjualan blok Cepu ke ExxonMobil, serta perjanjian DCA Indonesia-Singapura yang sangat mengusik kedaulatan kita.
Bagian terbesar dari inkonsistensi pernyataan SBY adalah lahirnya produk regulasi investasi pesanan Bank Dunia yang sangat liberal dan pro asing. Yakni, pengesahan UU Penanaman Modal No. 25/2007 dan Peraturan Presiden No. 76 dan 77. Kedua beleid ini menjadi payung dari arah liberalisasi ekonomi secara total di Indonesia.
Agaknya presiden memang perlu lebih teliti memahami kapitalisme dan neoliberalisme. Pembangunan ekonomi nasional yang berkarakter kerakyatan, sebagaimana diamanatkan konstitusi, tidak butuh jargon. Pelaksanaannya menghendaki komitmen dan kesungguhan mengoreksi struktur ekonomi warisan kolonial yang masih bertahan.
Penerapan sistem ekonomi kapitalisme bukan hanya untuk dikritik. Tetapi, ditangkal sejak awal tumbuh dan berkembang. Dalam konteks Indonesia, transaksi utang luar negeri merupakan bagian penting dari persemaian benih kapitalisme. Darinya berbagai kebijakan liberalisasi, privatisasi, serta segala bentuk pencabutan subsidi bermula. Dan hingga kritik kapitalisme itu lahir, tak jua SBY melihat utang luar negeri sebagai bagian terdalam dari struktur pengisapan ekonomi kapitalisme-neoliberalisme di Indonesia.
Kritik SBY hanya manis di bibir. Menurut saya, tidak akan ada perubahan, selama SBY masih memilih para menteri, memelihara akademisi, serta pemasar ideologi ekonomi pasar bebas sebagai dayang-dayangnya. Dan rezim ekonomi ”lapangan banteng” tetap akan konsisten menjalankan agenda neoliberalisme.
Wajarkah jika kita bertanya: tuluskah pernyataan itu? Atau jangan-jangan SBY sebenarnya berada dalam ”keranjang” yang sama dengan Mafia Berkeley? Wallahu alam.
Dani Setiawan
Program Officer Sekretariat Nasional Koalisi Anti Utang (KAU)
Telp. (021) 7919 3363
Berikan Komentar untuk artikel ini
Lihat Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
