|
|
 |
|
Kalkulasi
|
|
| |
PELAN tapi pasti, peta politik di Indonesia tampaknya sudah berubah. Jika dulu banyak pejabat dan politikus yang terjun ke dunia usaha, sekarang justru sebaliknya. Banyak pengusaha yang rela meninggalkan bisnisnya demi politik atau sebuah jabatan di pemerintahan. Namun, perubahan itu rupanya telah mencemaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kecemasan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mungkin terlalu berlebihan. Bahwa banyak pengusaha yang terjun ke dunia politik, memang tidak bisa dibantah. Sebut saja pengusaha Abdul Latief, Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro, Fadel Muhammad, dan Soegeng Sarjadi. Bahkan, Jusuf Kalla sendiri adalah pemilik dari Grup Kalla dan Bukaka.
Tapi, betulkah mereka benar-benar telah meninggalkan dunia bisnis? Rasanya sulit diterima akal sehat jika para pengusaha benar-benar rela meninggalkan usaha yang dirintisnya dari bawah dengan susah payah dan penuh risiko. Karena itu, walaupun tidak lagi terlibat dalam kegiatan bisnis, bukan berarti hati dan pikiran mereka tidak ada di sana. Apalagi, di negara seperti Indonesia, politik dan bisnis adalah dua sisi mata uang.
Ketika Aburizal masuk ke Golkar, tentu pemilik Grup Bakrie ini sudah melakukan kalkulasi politik dan kalkulasi bisnis. Hal serupa juga dilakukan Abdul Latief, pemilik pertokoan Sarinah, ketika masuk ke Golkar. Sementara Soegeng Sarjadi, pemilik PT Kodel, memutuskan keluar dari Golkar dan masuk PDI. Lantas, kalkulasi politik dan bisnis apa yang dilakukan Arifin ketika dirinya lebih memilih PDIP ketimbang Golkar?
Tidak tahu. Yang pasti, setiap pengusaha—terutama untuk mereka yang punya bisnis besar—memiliki kalkulasi sendiri-sendiri. Jika kalkulasinya salah, tentu saja, mereka bisa terpeleset. Sebab, bisnis peka sekali terhadap perubahan politik. Makanya, para pengusaha besar, dengan investasi yang sudah besar, tidak bisa berpangku tangan terhadap perubahan politik. Mereka punya kepentingan besar untuk tahu arah perubahan politik.
Oleh karena itu, masuknya sejumlah pengusaha ke dunia politik sebenarnya tak bisa dilepaskan dari persoalan bisnis. Di partai politik, misalnya, para tokoh bisnis bisa tahu info tentang kubu ”si anu” dan rencana kubu ”si ini”. Info seperti ini akan dimasukkan ke dalam kalkulasi bisnis mereka. Dari sinilah akan diperoleh petunjuk sektor investasi mana yang bisa dimasuki, dan sektor mana yang harus dihindari, agar tidak bertabrakan dengan kubu ”si anu”. Juga bisa memberi masukan, kubu mana yang bisa dijadikan sekutu untuk mendirikan sebuah kongsi, dan siapa yang menjadi calon musuh.
Singkatnya, para pengusaha bisa menekan kesalahan dalam membuat kalkulasi bisnis jika mereka terjun sendiri ke dunia politik. Mereka juga tidak perlu lagi membuat banyak rencana darurat jika terjadi apa-apa. Yang lebih nikmat lagi, mereka juga bisa ”nguping” tentang kebijakan yang akan diturunkan pemerintah. Syukur-syukur lebih dari itu, mereka bisa memengaruhi kebijakan pemerintah sehingga menguntungkan bisnisnya.
Jika dilihat dari banyaknya keuntungan yang bisa diperoleh, rasanya sulit bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membendung para pengusaha terjun ke dunia politik. Satu-satunya jalan yang harus dilakukan oleh Jusuf Kalla sebagai penguasa politik di negeri ini adalah menjaga stabilitas politik dan mengeliminasi segala ketidakpastian. Hanya dengan cara inilah para pengusaha bisa lebih banyak konsentrasi mengurus bisnisnya.
Dulu, di masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia termasuk negara yang diminati pemodal asing karena stabilitas politiknya. Sayang, di masa reformasi ini ketenangan politik yang dibutuhkan para pengusaha justru kurang stabil. Inilah yang membuat pemodal asing sekarang lebih bersikap hati-hati sebelum menanamkan uangnya di Indonesia. Bahkan, pengusaha lokal pun ramai-ramai terjun ke politik untuk menjaga bisnisnya.
Oleh karena itu, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah memberikan bukti kepada para pengusaha bahwa era reformasi sebenarnya lebih baik dibandingkan masa Orde baru. Tapi, itu hanya bisa berhasil bila stabilitas politik lebih terjaga, dan letupan-letupan yang mungkin akan muncul menjelang Pemilu 2009 sebisa mungkin dihindari.
Berikan Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
