|
|
 |
 |
|
 |
|
|
Dari Sapi Sampai Orang Asing
Sidang tingkat menteri negara-negara WTO diduga bakal seru, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Hegemoni negara kaya bukan tak mungkin dilawan.
|
| Andrianto Soekarnen |
| |
Sebagian masa depan dunia bakal ditentukan di Cancun. Pekan ini, 10-14 September, kota wisata nomor satu di Mexico itu menjadi arena perdebatan berbagai kelompok di World Trade Organization. Berbagai peraturan perdagangan barang dan jasa internasional bakal diperdebatkan oleh delegasi tiap-tiap negara. Tiap negara akan mencoba mempertahankan kepentingan ekonominya masing-masing. Di luar gedung, kelompok antiglobalisasi sekali lagi akan mencoba menggagalkan pertemuan ini. Para demonstran terus mengganggu pertemuan-pertemuan WTO karena pembahasan yang sangat memengaruhi nasib umat manusia itu dilakukan secara elitis, bertentangan dengan paham demokrasi.
Pertemuan dua tahunan yang kelima ini (yang keempat dilakukan di Doha, Qatar, 2001) merupakan sebuah pertemuan yang pelik. Sejak pertemuan ketiga (1999) di Seattle, Amerika Serikat, digagalkan para demonstran antiglobalisasi, muncul kesadaran dari negara-negara berkembang dan miskin bahwa melawan hegemoni negara-negara kaya adalah mungkin. Kini, negara-negara berkembang dan miskin tampil lebih agresif mempertahankan kepentingan mereka. Negara-negara yang selama ini memiliki pengaruh besar, seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Jepang, mulai mendapat perlawanan. Akibatnya, banyak putaran negosiasi macet, misalnya negosiasi tentang perdagangan produk-produk pertanian dan peternakan (lihat ”Mempersoalkan Subsidi untuk Sapi”).
Tujuan negara-negara berkembang yang di WTO dipimpin oleh Afrika Selatan, Cina, India, dan Brasil, adalah masuk akal, yakni agar tak terbentuk peraturan-peraturan yang menyebabkan negara kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk.
Hampir 10 tahun sejak penandatanganan General Agreement on Trade and Services (GATS), berbagai kritik muncul atas perubahan-perubahan dunia yang dibawa oleh arus globalisasi yang dipromosikan WTO. Kebijakan-kebijakan liberalisasi ternyata tak menjamin mekanisme pasar bebas yang mampu membawa kesejahteraan bagi penduduk dunia. Pada kenyataannya, kompetisi di masa globalisasi ini justru mempromosikan hukum alam survival of the fittest: yang kuat adalah yang menang, dan si lemah silakan musnah. Usulan tentang liberalisasi pendidikan, misalnya, justru merugikan masyarakat tak mampu di negara-negara yang menerapkannya (lihat ”Liberalisasi yang Tak Membebaskan”).
Akibat utama dari liberalisasi adalah menurunnya peran pemerintah dalam memberi perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tak beruntung (kelompok miskin, perempuan dan anak-anak, kelompok minoritas, dan lainnya). Sejak proses liberalisasi berjalan, misalnya di India, anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan menurun dari 4,4% GDP menjadi 2,75% dalam jangka waktu 10 tahun.
Bahkan semut pun bila terdesak akan menggigit. Demikianlah kini negara-negara berkembang mulai unjuk gigi memainkan peluang yang diatur dalam GATS. Indonesia, misalnya, memanfaatkan celah kesepakatan global di bidang jasa dengan mewajibkan semua pekerja asing bisa berbahasa Indonesia (lihat ”Bahasa Menunjukkan Orang Asing”). Syarat seperti itu berlaku di negara-negara maju seperti Amerika Serikat.
Masalahnya, apakah kebijakan itu sangat dibutuhkan untuk bangsa yang kemampuan berbahasa Inggrisnya rendah dan pendidikan bahasa Indonesianya kurang memadai?
Berikan Komentar untuk artikel ini
Lihat Komentar untuk artikel ini
|
|
 |
|
 |
Edisi 09 - 10 Tahun VI
31 Desember - 6 Januari 2007 |
 |
|
|
|
![](javascript:buka("/images/besar_dafis-trust-09-th6.jpg"))
